Fenomena ormas minta THR harus ditangani dengan pendekatan yang lebih sistematis dan strategis. Tentu, saya akan memberikan tanggapan mengenai berita yang berjudul 'Penegakan Aturan Tak Tegas, Ormas Merajalela Minta THR'. Berita ini mencerminkan sebuah fenomena sosial yang perlu dicermati dengan serius. Dalam konteks ini, keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) menunjukkan adanya masalah dalam penegakan hukum dan ketegasan pemerintah dalam mengatur perilaku ormas. Sebagai lembaga yang seharusnya berperan dalam membantu masyarakat, ormas justru bisa terjebak dalam praktik yang merugikan orang lain, termasuk dalam hal meminta imbalan yang tidak benar. Salah satu penyebab maraknya ormas yang bertindak tanpa adanya regulasi yang ketat adalah lemahnya kontrol dari pemerintah. Penegakan hukum yang tidak tegas membuat ormas merasa memiliki kekebalan dalam bertindak sewenang-wenang. Hal ini menciptakan suasana yang tidak kondusif dan bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum juga berdampak pada keamanan dan kenyamanan warga, yang seharusnya dilindungi oleh negara. Dalam konteks THR, seharusnya ada pemahaman bahwa THR merupakan hak yang diperoleh pekerja dari pemberi kerja, bukan sesuatu yang bisa diminta secara sembarangan oleh kelompok tertentu. Jika ormas mulai menyasar THR sebagai 'komoditas', maka akan terjadi distorsi dalam nilai sosial yang menjadi dasar dalam budaya saling membantu dan berbagi saat Lebaran. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga soal moral dan etika dalam berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, banyak masyarakat yang mungkin merasa tertekan dengan tindakan ormas tersebut. Ketakutan akan ancaman atau tindakan reaktif dari ormas seringkali membuat individu atau perusahaan cenderung untuk memenuhi permintaan tersebut agar terhindar dari masalah. Ini menciptakan siklus yang akan semakin memperkuat keberadaan ormas tersebut untuk terus melakukan praktik-praktik yang tidak etis. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang ada terkait ormas. Pembangunan kesadaran hukum di masyarakat juga penting agar warga tahu cara melaporkan tindakan ormas yang merugikan. Dengan penegakan regulasi yang tegas dan edukasi yang baik, diharapkan ormas akan kembali kepada fungsi positifnya sebagai penggerak masyarakat dan bukan sebagai alat pemeras. Sebagai masyarakat, kita juga perlu berperan aktif dalam melawan tindakan yang tidak benar ini. Kita harus mendukung tindakan yang sesuai dengan hukum dan norma sosial yang berlaku. Komunikasi yang baik antar warga dan membangun kesadaran kolektif untuk menolak mekanisme pemerasan dari ormas menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Secara keseluruhan, berita ini mengingatkan kita bahwa penegakan hukum yang tegas dan keberanian masyarakat untuk bersuara sangat dibutuhkan untuk menghentikan praktik merugikan yang dilakukan oleh ormas. Kita harus bersama-sama berjuang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab, di mana hak setiap individu dihargai dan dilindungi.