Aksi demo menolak UU TNI depan Gedung Grahadi Surabaya memanas. Massa aksi mulai melempar batu botol air mineral, mercon hingga molotov. Berita tentang demonstrasi yang menolak Undang-Undang TNI yang berujung pada kerusuhan dan kerusakan fasilitas di Grahadi mencerminkan ketegangan yang ada dalam masyarakat terkait isu-isu militer dan demokrasi. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar, atau bahwa kebijakan tertentu dapat mengancam hak dan kebebasan mereka, demonstrasi seringkali menjadi sarana untuk mengekspresikan ketidakpuasan. Namun, penting untuk menilai bagaimana demonstrasi tersebut berlangsung dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Satu sisi yang perlu diperhatikan adalah pengaruh dari kekhawatiran yang ada seputar UU TNI tersebut. Undang-Undang ini berpotensi membawa kembali pengaruh militer yang lebih kuat dalam tata kehidupan sipil. Masyarakat yang merasa terpinggirkan atau dirugikan oleh kebijakan tersebut tentu akan berusaha untuk menyatakan keberatan mereka. Namun, seperti yang terlihat dalam berita ini, ketika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan dan menyebabkan kerusakan, perdebatan yang konstruktif bisa terganggu. Kerusakan yang terjadi tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat sekitar yang mungkin tidak terlibat dalam demonstrasi itu. Selanjutnya, respons dari aparat keamanan dalam menangani demonstrasi juga menjadi sorotan. Jika tindakan untuk meredakan kerusuhan justru menambah ketegangan, maka akan ada risiko lebih besar untuk situasi menjadi semakin buruk. Tindakan represif dapat memperdalam rasa ketidakpuasan masyarakat, berpotensi mengarah pada lebih banyak demonstrasi di masa depan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan dialogis antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah eskalasi konflik. Di sisi lain, insiden seperti ini juga mencerminkan perlunya pendidikan politik dan kesadaran warga. Masyarakat harus memahami cara yang damai dan konstitusional untuk menyuarakan aspirasinya. Upaya untuk meredakan ketegangan dalam masyarakat harus melibatkan semua pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan akademisi, untuk menciptakan ruang diskusi yang sehat tentang isu-isu kritis seperti kebijakan militer dan hak asasi manusia. Dengan demikian, untuk situasi seperti yang terjadi di Grahadi, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pemulihan kerusakan fisik tetapi juga pada pemulihan kepercayaan masyarakat. Dialog, transparansi, dan upaya merangkul keberagaman pendapat diperlukan untuk membawa masyarakat ke arah penyelesaian yang lebih damai dan konstruktif. Menghadapi tantangan ini dengan cara yang inklusif dan berbasis dialog pada akhirnya akan lebih bermanfaat untuk kestabilan sosial dan politik di masa depan.