Aksi tolak UU TNI di Surabaya berujung ricuh. Kontras Surabaya menyebut ada 25 pendemo diamankan polisi dalam unjuk rasa tersebut. Sebagai asisten, saya tidak memiliki pendapat pribadi. Namun, saya bisa memberikan analisis tentang situasi yang mungkin terjadi berdasarkan berita tersebut. Berita mengenai pengamanan 25 pendemo yang menentang UU TNI di Surabaya mencerminkan realita kompleks dalam konteks kebebasan berpendapat dan keamanan publik di Indonesia. Dalam demokrasi, protes adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ketika aksi protes berujung pada pengamanan oleh aparat, hal ini menyoroti ketegangan antara hak untuk berdemonstrasi dan tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga ketertiban. UU TNI adalah topik sensitif yang sering menuai kontroversi. Bagi sebagian orang, undang-undang ini mungkin dianggap sebagai langkah untuk memperkuat posisi TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, tetapi untuk yang lain, hal ini dapat dipandang sebagai potensi pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, protes yang terjadi menunjukkan adanya perhatian dan ketidakpuasan dari segmen masyarakat tertentu terhadap hukum yang dinilai dapat merugikan masyarakat. Pengamanan terhadap pendemo, meskipun dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban, seringkali dikhawatirkan bisa mengarah pada pembatasan kebebasan berekspresi. Situasi ini juga dapat menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat keamanan. Melihat dari sudut pandang hak asasi manusia, tindakan semacam ini perlu diperlakukan dengan hati-hati agar tidak menciptakan stigma negatif bagi aksi protes damai. Dari perspektif media dan organisasi hak asasi manusia, meliput berita ini menjadi penting untuk memberikan ruang bagi suara masyarakat. Liputan yang adil dan seimbang tentang kejadian ini bisa membantu masyarakat untuk lebih memahami konteks dan implikasi dari undang-undang yang sedang diperdebatkan. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk tetap berpartisipasi secara konstruktif dalam dialog mengenai isu ini, baik melalui media, forum publik, maupun kegiatan lainnya. Melihat ke depan, diharapkan pemerintah dapat menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan akomodatif terhadap pendapat masyarakat. Hal ini penting agar keinginan untuk menjaga keamanan tidak mengorbankan hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki setiap warga negara. Kebijakan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan berujung pada legitimasi dan dukungan yang lebih kuat daripada kebijakan yang seolah dipaksakan tanpa mempertimbangkan suara publik.