Kementerian HAM mengusulkan SKCK dihapus demi hak asasi manusia eks napi yang sulit dapat pekerjaan, bagaimana respons Polri? Berita tentang usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) karena dianggap menyulitkan eks narapidana mendapatkan pekerjaan merupakan isu yang sangat penting dalam konteks reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Pada dasarnya, tujuan dari pemberian SKCK adalah untuk menjamin keamanan publik dengan memastikan bahwa individu yang melamar pekerjaan tidak memiliki catatan kriminal yang dapat membahayakan orang lain. Namun, di sisi lain, ada argumen yang sah mengenai perlunya pendekatan yang lebih humanis terhadap eks narapidana. Pertama, kita harus mempertimbangkan bahwa mantan narapidana sering kali menghadapi stigma sosial yang berat setelah mereka menyelesaikan masa hukuman. Stigma ini dapat menghalangi mereka dari peluang mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sangat diperlukan untuk membangun kembali hidup mereka. Pekerjaan adalah salah satu elemen kunci dalam proses reintegrasi sosial, dan tanpa akses yang adil ke pasar kerja, eks narapidana berpotensi kembali ke perilaku kriminal karena keterdesakan ekonomi. Kedua, penghapusan SKCK dapat dilihat sebagai langkah untuk membuka pintu kesempatan bagi mereka yang ingin memperbaiki hidupnya. Dengan menghilangkan hambatan bureaucratic seperti SKCK, kita mungkin memberikan kesempatan yang lebih besar bagi eks narapidana untuk menunjukkan keterampilan dan potensi mereka di dunia kerja. Namun, penting untuk dicatat bahwa langkah ini harus diimbangi dengan upaya lain yang menjamin keamanan publik. Misalnya, pemberlakuan sistem pemantauan yang lebih baik setelah mereka diterima bekerja atau program pelatihan yang dirancang khusus untuk membantu eks narapidana beradaptasi dengan lingkungan kerja. Di sisi lain, ada yang berargumen bahwa penghapusan SKCK dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam proses perekrutan. Pengusaha mungkin merasa ragu untuk mempekerjakan individu yang tidak memiliki catatan yang jelas mengenai latar belakang kriminal. Oleh karena itu, pendekatan alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah menyediakan SKCK dengan catatan yang lebih terbuka mengenai waktu pelanggaran dan upaya rehabilitasi yang telah dilakukan oleh eks narapidana. Dengan cara ini, pengusaha dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tanpa sepenuhnya menutup pintu bagi individu yang berusaha untuk merubah hidupnya. Selain itu, perlu ada peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memberi kesempatan kedua bagi eks narapidana. Masyarakat sering kali kurang tahu tentang proses rehabilitasi yang dijalani oleh mantan narapidana, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi positif jika diberikan kesempatan. Program-program sosial yang mendukung reintegrasi ini harus diperkuat agar eks narapidana merasa lebih diterima dalam masyarakat. Sebagai kesimpulan, penghapusan SKCK bagi eks narapidana adalah langkah yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang. Kita perlu menemukan keseimbangan antara menjamin keamanan publik sambil tetap memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk berubah. Langkah-langkah pendukung seperti pelatihan keterampilan, program rehabilitasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat harus turut dilibatkan dalam proses ini, agar bisa tercipta lingkungan yang inklusif bagi semua individu, terlepas dari latar belakang mereka.