Jalur Puncak II tidak direkomendasikan untuk mudik Lebaran 2025 karena minim penerangan dan rawan longsor. Tanggapan terhadap berita berjudul 'Minim PJU-Rawan Longsor, Jalur Puncak 2 Tak Aman untuk Jalur Mudik' perlu dilihat dari berbagai sudut pandang yang mencakup keselamatan, infrastruktur, dan dampaknya terhadap masyarakat. Jalur Puncak 2, yang sering digunakan sebagai rute mudik, khususnya pada musim tertentu seperti liburan atau hari raya, memang memiliki potensi risiko yang serious jika tidak ditangani dengan baik. Pertama-tama, isu minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah salah satu aspek yang sangat mempengaruhi keselamatan pengguna jalan. PJU berfungsi tidak hanya untuk menerangi jalan, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi pengendara dan pejalan kaki. Ketika jalanan gelap, risiko kecelakaan meningkat, dan ini tentunya dapat mempengaruhi kenyamanan serta keselamatan perjalanan para pemudik. Dengan banyaknya pemudik yang melintasi jalur ini, sudah selayaknya pihak berwenang mengambil tindakan untuk meningkatkan pencahayaan di sepanjang jalan. Kedua, masalah longsor yang menyangkut jalur ini juga menjadi perhatian serius. Jalur Puncak 2 berada di daerah pegunungan, yang secara alami lebih rentan terhadap tanah longsor, terutama pada musim hujan. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus melakukan pemetaan dan peninjauan rutin terhadap kondisi tanah dan risiko faktor lingkungan lainnya. Jika tidak dilakukan, potensi terjadinya longsor dapat membahayakan nyawa dan harta benda. Upaya pencegahan, seperti pembangunan tembok penahan tanah atau penataan lahan yang sesuai, perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko ini. Ketiga, dampak dari keamanan jalur ini tidak hanya dirasakan oleh pemudik, tetapi juga masyarakat setempat. Ketidakamanan jalur dapat menghambat lalu lintas ekonomi, terutama bagi mereka yang bergantung pada wisatawan yang datang ke daerah tersebut. Jika jalur dianggap tidak aman, maka banyak orang yang akan memilih untuk tidak berkunjung, yang berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat yang mengandalkan sektor pariwisata. Oleh karena itu, adalah penting untuk memperhatikan aspek keselamatan jalur guna mendukung perekonomian lokal. Keempat, kolaborasi antara pemerintah daerah, polisi lalu lintas, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya laporan terhadap kondisi jalan yang berbahaya harus ditingkatkan. Program sosialisasi terkait keselamatan berkendara dan tanggap darurat saat menghadapi keadaan darurat seperti longsor juga harus diperkuat. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan jalan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Terakhir, dalam konteks yang lebih luas, permasalahan ini menggambarkan pentingnya perhatian berkelanjutan terhadap infrastruktur publik di Indonesia. Pengembangan infrastruktur tidak hanya harus fokus pada pembangunan, tetapi juga pada pemeliharaan dan keamanan jalur. Oleh karena itu, alokasi anggaran yang memadai untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur, termasuk di jalur Puncak 2, harus menjadi prioritas, agar jalur ini dapat menjadi aman, nyaman, dan layak dilalui untuk semua pengguna jalan.