Jerat hukum membelenggu SR (44), seorang bandar arisan di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel). Berita mengenai penangkapan bandar arisan yang melakukan penipuan di Kurau, Tanah Laut, memunculkan banyak sekali pertanyaan mengenai praktik arisan dan dampaknya terhadap masyarakat. Kasus di mana tujuh orang korban mengalami kerugian hingga Rp250 juta menunjukkan betapa besarnya risiko yang dihadapi individu ketika terlibat dalam kegiatan yang tidak resmi atau ilegal. Arisan, yang umumnya dipandang sebagai cara yang aman dan menyenangkan untuk mengumpulkan dana, bisa berubah menjadi bencana ketika tidak dikelola dengan baik. Praktik arisan, meskipun banyak dilakukan dalam masyarakat, sangat bergantung pada kepercayaan. Ketika seseorang memegang peran sebagai bandar, mereka mengemban tanggung jawab besar untuk menjaga integritas sistem. Sayangnya, dalam kasus ini, kepercayaan yang diberikan oleh para peserta dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, yang berujung pada kerugian finansial yang signifikan bagi para korban. Hal ini menyoroti pentingnya edukasi tentang risiko yang terkait dengan investasi dalam bentuk arisan, dan perlunya ada regulasi yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat. Dari perspektif hukum, tindakan penipuan ini menunjukkan bahwa tindakan tegas perlu diambil terhadap pelaku. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan bagi orang lain yang mungkin berminat untuk melakukan tindakan serupa. Ketika pelaku menyadari bahwa ada konsekuensi serius dari tindakan mereka, diharapkan akan mengurangi jumlah kasus serupa di masa depan. Namun, di sisi lain, penting untuk memahami mengapa praktik arisan tetap populer di kalangan masyarakat. Banyak orang, terutama di kalangan komunitas yang lebih luas, merasa bahwa arisan adalah cara yang efektif untuk mengumpulkan uang untuk tujuan tertentu, seperti pernikahan, pendidikan, atau investasi. Oleh karena itu, mendekati masalah ini bukan hanya dari sudut pandang hukum saja, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang jenis-jenis arisan yang aman dan bagaimana mengenali praktik penipuan. Sebagai langkah ke depan, instansi pemerintahan, terutama yang terkait dengan perlindungan konsumen dan edukasi keuangan, perlu bergandeng tangan untuk menciptakan program penyuluhan yang dapat membantu masyarakat lebih memahami risiko dalam sistem keuangan. Selain itu, mungkin diperlukan lembaga yang bisa mengawasi dan memberikan lisensi kepada bandar arisan, sehingga diharapkan akan ada transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan tersebut. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi banyak orang tentang pentingnya mengevaluasi kembali cara-cara mengumpulkan dana, termasuk dalam bentuk arisan. Mengingat banyak komunitas yang masih mengandalkan praktik ini sebagai sumber pendanaan, peningkatan kesadaran dan pendidikan seharusnya menjadi prioritas agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat dan aman dalam berinvestasi. Ke depannya, semoga akan ada lebih banyak perlindungan bagi individu agar tidak lagi menjadi korban penipuan dalam skema arisan.