Oknum yang minta THR ke pedagang bukan pegawai Pemda Bekasi, melainkan bekerja di UPTD Pasar Induk Cibitung. Berita mengenai pegawai UPTD Pasar Induk Cibitung yang diduga memeras pedagang sebesar Rp1,6 juta sangat memprihatinkan dan menunjukkan adanya praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Tindakan seperti ini mencerminkan masalah yang lebih besar terkait integritas, transparansi, dan akuntabilitas di dalam lembaga pemerintahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Penggunaan posisi atau jabatan untuk melakukan pemerasan merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Praktik pemerasan yang dilakukan oleh pegawai ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap perilaku pegawai negeri serta meningkatkan sistem pengaduan yang efektif bagi masyarakat. Pedagang yang menjadi korban seharusnya merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan usahanya, bukan tertekan oleh oknum yang seharusnya membantu mereka. Dalam hal ini, perlu ada tindakan tegas untuk menangani pelaku pemerasan agar menjadi efek jera bagi yang lain, sekaligus memberikan keadilan kepada para korban. Viralnya berita ini menunjukkan kekuatan media sosial dan berita dalam mengungkapkan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya dukungan dari publik dan media, kasus ini dapat ditindaklanjuti dengan lebih serius oleh pihak berwenang. Hal ini seharusnya menjadi momen bagi pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi dan reformasi dalam sistem pengawasan internal di lembaga pemerintah agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Lebih jauh lagi, kasus ini juga menyoroti perlunya pendidikan dan pelatihan etika bagi pegawai pemerintah. Di samping penegakan hukum, pendekatan preventif yang berkedok pendidikan etis dapat membantu membentuk budaya kerja yang bersih dan profesional di instansi pemerintah. Masyarakat pun perlu diberdayakan untuk berani melaporkan tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum yang mereka temui, serta dilindungi dari intimidasi. Dengan demikian, tindakan tegas terhadap pelaku dan perbaikan sistem yang ada bukan hanya akan memberi efek jera bagi oknum yang melakukan pemerasan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Harapannya, kasus ini dapat menjadi titik perubahan menuju pelayanan publik yang lebih baik dan lebih transparan, di mana semua pihak dapat beroperasi dalam iklim yang adil dan saling menghormati.