Kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat pernyataan yang dibacakan oleh pejabat yang dilantik dan dilanjutkan dengan penandatanganan sumpah janji Berita mengenai pelantikan 12 pejabat fungsional oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) yang diiringi dengan peringatan untuk tidak melakukan aktivitas santai seperti ngopi di pasar saat jam kerja memang menarik perhatian. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga disiplin dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) serta menekankan pentingnya penggunaan waktu kerja dengan efektif. Pertama-tama, pernyataan tersebut mencerminkan upaya untuk menciptakan budaya kerja yang lebih produktif di kalangan pegawai pemerintah. Dalam konteks pelayanan publik, ASN diharapkan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan menghindari aktivitas yang tidak berkaitan dengan tugas saat jam kerja, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi di lingkungan pemerintahan. Hal ini penting karena pelayanan publik yang baik akan berujung pada kepuasan masyarakat dan menciptakan kepercayaan terhadap pemerintah. Kedua, pernyataan Wakil Gubernur juga mengisyaratkan adanya pengawasan terhadap perilaku pegawai negeri. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menaruh perhatian pada tingkatan formalitas pelantikan, tetapi juga pada etika dan disiplin kerja. Ketegasan dalam menegakkan aturan diharapkan dapat meminimalisir perilaku birokrasi yang kurang profesional, seperti menghabiskan waktu di luar tugas yang semestinya. Namun, perlu juga dicatat bahwa pendekatan yang terlalu kaku dapat menimbulkan resistensi di kalangan pegawai. Dalam mempromosikan disiplin dan profesionalisme, penting bagi pemerintah daerah untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sekaligus produktif. Program-program yang mendorong kolaborasi, komunikasi yang konstruktif antara atasan dan bawahan, serta juga kegiatan rekreasi yang sehat bisa menjadi alternatif untuk memfasilitasi relaksasi tanpa mengurangi kinerja. Terlebih lagi, perangkat teknologi dan komunikasi saat ini memungkinkan ASN untuk bekerja lebih fleksibel. Jika pendekatan kerja lebih berbasis hasil daripada jam kehadiran, bisa jadi ini juga akan meningkatkan motivasi pegawai. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kebebasan dalam menentukan cara kerja yang efektif bisa jadi lebih efektif daripada sekadar menagih disiplin dalam bentuk aturan yang ketat. Secara keseluruhan, meskipun pesan Wakil Gubernur harus dihargai dan dipahami dalam konteks semangat untuk meningkatkan kualitas layanan publik, alangkah baiknya jika diimbangi dengan pendekatan yang mendukung kesejahteraan pegawai dan kinerja yang lebih adaptif. Dengan demikian, pelantikan pejabat fungsional tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga awal dari transformasi budaya kerja yang positif di pemerintahan daerah.