Gubernur Jakarta, Pramono Anung meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta tetap bertugas selama Lebaran 2025. Berita mengenai Pramono meminta Satpol PP Jakarta untuk tetap bertugas selama Lebaran 2025 mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di momen-momen besar seperti Lebaran. Dalam konteks perayaan yang identik dengan keramaian dan mobilitas tinggi, kehadiran Satpol PP sangat vital untuk menjaga ketentraman, serta merespon berbagai potensi masalah yang dapat muncul, seperti pelanggaran peraturan daerah, penataan lalu lintas, dan pengawasan terhadap aktivitas yang dapat menimbulkan gangguan. Di satu sisi, permintaan ini dapat dipandang sebagai langkah positif dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan publik. Dalam setiap perayaan besar, seringkali terjadi peningkatan aktivitas, baik positif maupun negatif. Kehadiran Satpol PP yang aktif selama Lebaran diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik sosial, menjaga kebersihan, dan mengatur lalu lintas, sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman. Selain itu, hal ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang maksimal. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, keberadaan petugas seperti Satpol PP harus sejalan dengan pendekatan yang humanis. Dalam melaksanakan tugasnya, sangat penting agar mereka tidak hanya mengutamakan penegakan peraturan, tetapi juga mampu berinteraksi secara baik dengan masyarakat. Hal ini bertujuan agar kehadiran mereka tidak dipersepsikan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari upaya kolaboratif untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kedua, perlu dipikirkan juga mengenai kesejahteraan petugas itu sendiri. Menjaga keamanan selama Lebaran tentunya memerlukan pengorbanan ekstra dari para petugas, yang mungkin harus meninggalkan waktu berkualitas bersama keluarga mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk insentif, pengaturan jadwal yang baik, dan fasilitas yang memadai agar mereka tetap dapat melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan dedikasi. Akhirnya, keputusan untuk memperpanjang tugas Satpol PP selama Lebaran 2025 ini juga perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Komunikasi yang jelas mengenai tujuan, harapan, dan batasan dari tugas yang akan dilaksanakan dapat membantu mengurangi potensi kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam dialog mengenai peran Satpol PP juga dapat menciptakan karakter yang lebih partisipatif dalam menjaga ketertiban, sehingga masyarakat merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan suasana aman di lingkungan mereka. Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Pramono dan pemerintah Jakarta seharusnya dikawal dengan baik, dengan mempertimbangkan dan merespons berbagai dinamika yang ada di masyarakat. Jika dilakukan dengan tepat, langkah ini dapat menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan keamanan publik di momen-momen penting, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi semua orang.