Pemkab menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran (TA) 2024 kepada DPRD Kukar. Berita mengenai penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), yang menyebutkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 88 persen, mencerminkan beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara umum, angka realisasi APBD yang mendekati 90 persen menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil menjalankan program-program yang telah direncanakan dengan cukup baik, meskipun tentu saja masih ada ruang untuk perbaikan. Pertama-tama, realisasi APBD yang tinggi menunjukkan kapasitas manajerial pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Ini adalah hal yang positif, mengingat pengelolaan anggaran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dengan adanya realisasi yang baik, diharapkan pembenahan dan pengembangan daerah dapat terus dilakukan, dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Namun, penting untuk tidak hanya melihat angka realisasi saja, tetapi juga menganalisis struktur anggaran, program apa saja yang telah terlaksana, dan dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya, apakah anggaran tersebut telah dialokasikan dengan bijaksana untuk sektor-sektor yang dianggap prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika realisasi tinggi namun tidak berdampak signifikan, maka perlu dilakukan evaluasi mendalam. Selanjutnya, momen penyampaian LKPJ ini juga merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi terkait penggunaan anggaran daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD merupakan dua hal yang sangat penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi ini, tentu saja akan mendorong partisipasi aktif warga dalam pengembangan daerah. Tak kalah pentingnya, pemerintah daerah harus tetap fokus pada perencanaan dan pengendalian anggaran yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Pencapaian realisasi 88 persen di tahun ini harus menjadi motivasi untuk merencanakan anggaran yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, progres positif yang ditunjukkan oleh realisasi APBD ini harus terus dipupuk agar dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai program yang diimplementasikan. Dengan kerja keras dan komitmen dari semua pihak, diharapkan Kutai Kartanegara dapat menjadi daerah yang lebih berkembang dan sejahtera.