Sunggono mengatakan kebijakan tersebut merujuk arahan pemerintah pusat terkait WFA bagi aparatur sipil negara. Berita tentang keputusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang tidak menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mencerminkan kompleksitas isu yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola kerja dan mobilitas masyarakat. Di satu sisi, kebijakan WFA yang diperkenalkan selama pandemi COVID-19 memberikan fleksibilitas kepada pegawai untuk bekerja dari mana saja, membawa dampak positif dalam hal produktivitas dan keseimbangan kerja-kehidupan. Namun, keputusan Kukar menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki pertimbangan tertentu yang mendasari pilihan untuk tidak menerapkan kebijakan tersebut. Salah satu alasan yang mungkin mendasari keputusan ini adalah upaya menjaga stabilitas dalam operasional pemerintahan. Pemerintah daerah sering kali bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik secara langsung kepada masyarakat, dan keberadaan pegawai di kantor dapat mempermudah koordinasi dan pengambilan keputusan. Meskipun WFA dapat memberikan kelebihan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan penurunan efektivitas dalam pelayanan publik. Dengan meneguhkan kehadiran fisik pegawai, diharapkan kualitas layanan kepada warga tetap terjaga. Di sisi lain, klaim bahwa tidak ada kemacetan lalu lintas juga dapat dipandang sebagai indikator positif dari kebijakan ini. Dengan pegawai yang tetap bekerja di kantor, pengaturan transportasi dan penggunaan infrastruktur mungkin lebih mudah dikendalikan. Hal ini juga bisa menjadi bukti bahwa kegiatan perekonomian masih berlangsung meskipun dengan jumlah kendaraan yang terkendali. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa kemacetan lalu lintas bukan satu-satunya indikator dari kondisi sosial dan ekonomi suatu daerah. Penting untuk dicatat bahwa meski keputusan tidak menerapkan WFA memiliki motif yang jelas, masih ada sisi negatif yang mungkin muncul. Pegawai yang merasa terjebak dalam rutinitas kerja konvensional bisa mengakibatkan menurunnya motivasi dan produktivitas jangka panjang. Dalam konteks dunia yang semakin mengarah pada fleksibilitas kerja, pemkab perlu mempertimbangkan inovasi dan penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan modern. Idealnya, pemerintah daerah dapat meninjau kembali kebijasaan tersebut dan mencari cara untuk mengakomodasi perubahan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Misalnya, dengan menciptakan skema hybrid yang memungkinkan pegawai untuk bekerja baik di kantor maupun dari lokasi yang lain secara teratur. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai tetapi juga dapat membantu pemerintah dalam merespons dengan cepat tantangan yang dihadapi dalam era pasca-pandemi. Akhirnya, penting untuk menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Keputusan-keputusan seperti ini harus didasarkan pada keterlibatan masyarakat yang lebih luas, di mana masukan dari pegawai dan masyarakat dapat dipertimbangkan. Melalui dialog yang konstruktif, desain kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.