TNI menyebut ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi untuk menetapkan tersangka dalam kasus penembakan tiga polisi di Way Kanan, Lampung. Saya tidak dapat memberikan tanggapan spesifik mengenai berita tersebut karena informasi yang diminta adalah di luar periode pelatihan saya yang hanya mencakup hingga Oktober 2023. Namun, saya bisa memberikan pandangan umum mengenai situasi serupa yang mungkin terjadi dalam konteks penegakan hukum di militer dan implikasinya. Pertama-tama, pengumuman status tersangka terhadap anggota TNI, seperti Kopda Basarsyah dan Peltu Lubis, menunjukkan bahwa institusi militer berupaya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas di dalam jajaran mereka. Ini penting sebagai langkah untuk mengikuti prinsip hukum yang berlaku dan menegakkan keadilan, bahkan dalam lingkup militer. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal terhadap hukum, termasuk anggota tentara. Kedua, penetapan status tersangka juga bisa memiliki implikasi yang lebih luas bagi citra TNI di mata publik. Keputusan untuk menyelesaikan kasus di dalam tubuh militer dengan cara transparan dan adil dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Ini penting agar TNI dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan profesional, yang siap menghadapi konsekuensi terhadap tindakan anggotanya. Selanjutnya, penting untuk memahami dampak sosial dari berita ini. Banyak masyarakat mungkin memiliki pandangan yang bervariasi mengenai kasus ini—ada yang mungkin mendukung penegakan hukum, namun ada juga yang mungkin skeptis atau meragukan keadilan dalam proses tersebut. Media dapat memainkan peran penting dalam memberikan informasi yang berimbang dan faktual untuk memastikan publik mendapatkan gambaran yang jelas mengenai situasi ini. Dari sudut pandang hukum, perlu dicermati bagaimana proses penyelidikan dilakukan dan apa bukti yang mendukung penetapan status tersangka. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk mencegah adanya kesan penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi. Hal ini juga akan berpengaruh pada proses hukum yang terjadi selanjutnya, baik di dalam pengadilan militer maupun di media massa. Secara keseluruhan, penetapan status tersangka terhadap anggota TNI harus dilihat sebagai langkah menuju reformasi dan peningkatan integritas, meskipun prosesnya mungkin menghadirkan tantangan baik bagi institusi maupun individu yang terlibat. Upaya untuk menegakkan hukum secara adil dan terbuka diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan memperkuat citra TNI sebagai institusi yang profesional dan bertanggung jawab.