Ketua PDOI Bali, Aditya Purwadinata, menyoroti ketidakrealisasian THR untuk pengemudi ojol, menggantinya dengan BHR yang tidak memadai. Berita tentang keluhan pengemudi ojek online (ojol) terhadap Bantuan Hari Raya (BHR) sebagai pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam di kalangan pekerja sektor informal ini. Seperti kita ketahui, THR merupakan hak setiap pekerja untuk mendapatkan tambahan penghasilan menjelang perayaan hari raya, yang berfungsi untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan finansial dalam momen spesial tersebut. Penggantian THR dengan BHR yang dinilai nominalnya kecil dan syaratnya sulit dinilai sangat tidak memadai bagi para ojol yang sering kali bergantung pada pendapatan harian mereka. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah konteks ekonomi yang dihadapi para pengemudi ojol saat ini. Banyak dari mereka yang bergantung pada penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika kompensasi yang diperoleh berkurang dan syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut dianggap sulit, hal ini dapat menambah beban psikologis dan finansial. Dalam situasi yang seharusnya menjadi waktu kebahagiaan, mereka justru merasa tertekan karena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, perlu untuk mempertanyakan kebijakan yang diambil oleh perusahaan ojek online terkait dengan kompensasi dan insentif bagi para pengemudinya. Apakah kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dan memperhatikan kesejahteraan para pekerja? BHR sebagai pengganti THR seharusnya tidak hanya sekadar administratif, tetapi harus memberikan dampak positif bagi kehidupan orang-orang yang berisiko mengalami eksploitasi dalam pekerjaan informal. Kita juga tidak bisa mengabaikan kerentanan yang dihadapi oleh para ojol, terutama dalam kondisi perekonomian yang fluktuatif. Dengan banyak faktor eksternal yang mempengaruhi penghasilan mereka, seperti harga bahan bakar, persaingan, dan biaya hidup yang meningkat, setiap bentuk bantuan seharusnya dirancang untuk memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih baik. Pemberian BHR yang tidak mencukupi dan penuh syarat justru dapat menciptakan ketidakadilan lebih lanjut. Dari sudut pandang sosio-ekonomi, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap kebijakan ini. Diskusi terbuka antara pihak pengemudi, perwakilan perusahaan, dan pemerintah perlu dilakukan agar setiap suara bisa didengar dan diakomodasi. Negara juga memiliki tanggung jawab dalam melindungi hak-hak pekerja, termasuk dalam sektor informal, untuk memastikan bahwa mereka tidak terpinggirkan dalam kebijakan yang seharusnya menjamin kesejahteraan mereka. Secara keseluruhan, keluhan yang diungkapkan oleh para ojol mengenai BHR menunjukkan adanya ketidakpuasan yang perlu ditindaklanjuti. Memperhatikan dan merespons kebutuhan dasar mereka tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup para pengemudi, tetapi juga menciptakan hubungan kerja yang lebih positif antara perusahaan, pemerintah, dan pekerja. Solusi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan para pekerja perlu diupayakan agar mereka bisa merayakan hari raya dengan penuh rasa syukur, bukannya kesulitan.