Adalah ratusan petugas kebersihan di Kota Banjarmasin, mengeluhkan nasib mereka ke Diskopumker Banjarmasin mengenai tak ada THR bagi mereka Berita mengenai petugas kebersihan Kota Banjarmasin yang mengeluh tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) mencerminkan isu yang sering kali terjadi di berbagai daerah, di mana pekerja, terutama di sektor informal dan jasa, sering kali tidak mendapatkan hak-hak mereka dengan layak. THR merupakan hak pekerja yang sepatutnya diberikan sebagai bentuk penghargaan dan dukungan dalam merayakan hari besar keagamaan, dan ketidakpastian mengenai pembayaran THR dapat berimbas pada kesejahteraan dan motivasi kerja mereka. Petugas kebersihan memegang peranan penting dalam menjaga kebersihan kota. Mereka adalah garda terdepan dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Namun, sering kali mereka tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah atau pihak terkait. Ketidakpastian dalam hal pembayaran THR menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan pekerja di sektor ini, yang seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah setempat. Masalah ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pekerja. Ketika ada ketidakpuasan seperti ini, sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas mengenai kebijakan atau pembayaran yang seharusnya diterima. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang lebih baik mengenai hak-hak pekerja dan mekanisme pembayaran THR, guna menghindari kesalahpahaman dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan anggaran dan alokasi dana untuk memastikan bahwa semua pegawai, termasuk petugas kebersihan, dapat menerima THR tepat waktu. Jika memang ada keterbatasan anggaran, seharusnya pemerintah segera berkomunikasi dengan pekerja untuk menjelaskan situasi tersebut dan mencari solusi alternatif, daripada membiarkan masalah ini berlarut-larut. Dalam konteks yang lebih luas, isu THR dan kesejahteraan pekerja harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan kebijakan publik. Pemerintah perlu lebih proaktif dalam mendengarkan suara dan keluhan pekerja, serta menciptakan program-program yang mendukung kesejahteraan mereka. Keberadaan petugas kebersihan yang bahagia dan termotivasi akan berdampak positif pada lingkungan kota secara keseluruhan. Jadi, kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak, terutama pemerintah, untuk lebih menghargai kontribusi setiap pekerja, serta menunjukkan komitmen dalam memenuhi hak-hak mereka. Dengan memberikan THR yang tepat waktu dan perhatian yang layak, akan tercipta hubungan yang harmonis antara pekerja dan pemerintah, dan pada akhirnya, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi semua.