29 pekerja Kaligawe belum terima THR tiga tahun, BPJS dinonaktifkan, KASBI laporkan ke Ombudsman Jateng. Berita mengenai nasib 29 buruh di Semarang yang terlantar akibat tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) dan dinonaktifkannya BPJS Kesehatan mereka adalah sebuah refleksi dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh pekerja di Indonesia, terutama di sektor informal dan industri yang rentan. Situasi ini menunjukkan realitas pahit yang sering kali dihadapi buruh, di mana hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh perusahaan yang seharusnya melindungi mereka. Dari satu sisi, kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap perusahaan dalam memberikan hak-hak kepada karyawannya. THR adalah hak setiap pekerja menjelang hari raya, dan tidak dibayarkannya THR dapat mengakibatkan dampak signifikan baik secara psikologis maupun ekonomi bagi buruh dan keluarganya. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, keberadaan THR sangat penting bagi buruh untuk memenuhi kebutuhan dasar saat merayakan hari raya. Di sisi lain, penonaktifan BPJS Kesehatan menunjukkan masalah yang lebih luas tentang perlindungan sosial bagi buruh. BPJS Kesehatan merupakan salah satu jaminan yang sangat dibutuhkan untuk mengakses layanan kesehatan yang layak. Dengan dinonaktifkannya BPJS, buruh tersebut tidak hanya kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga menghilangkan rasa aman dan perlindungan atas kesehatan mereka dan keluarga. Hal ini sangat berisiko, especially in a country where health issues can arise unexpectedly. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya solidaritas di antara buruh. Di saat-saat sulit seperti ini, dukungan dari rekan-rekan kerja, serikat pekerja, dan masyarakat umum dapat menjadi faktor penentu dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Serikat pekerja memiliki peran vital dalam melindungi kepentingan buruh, dan lebih dari sekadar menuntut hak-hak yang tidak diberikan, serikat pekerja harus berinvestasi dalam upaya edukasi terhadap para anggotanya tentang hak-hak mereka. Selain itu, kasus ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan kebijakan yang ada, agar pelanggaran hak buruh tidak terjadi lagi di masa depan. Pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak-hak buruh, perlu menjadi agenda utama. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap buruh, tanpa terkecuali, dapat memperoleh hak-hak mereka sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkeadilan. Akhirnya, kasus ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk bersatu dalam memperjuangkan nasib dan hak-hak buruh. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak buruh, kita dapat membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia. Ketika buruh dilindungi dan hak-haknya dihormati, maka produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi semua.