Demonstrasi penolakan UU TNI di Sukabumi berakhir ricuh, merusak fasilitas publik. DPRD berjanji perbaiki kerusakan akibat aksi tersebut. Berita mengenai 'Kantor DPRD Tak Berpagar-Jalan di Sukabumi Penuh Coretan Usai Demo' menggambarkan kondisi yang cukup memprihatinkan di beberapa daerah di Indonesia, di mana aksi demonstrasi sering kali meninggalkan dampak fisik dan sosial. Dalam konteks ini, kantor DPRD sebagai representasi pemerintah daerah seharusnya menjadi simbol pelayanan publik yang baik, namun adanya ketidakpuasan masyarakat yang terwujud dalam bentuk demo menunjukkan adanya masalah mendasar dalam komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Pertama-tama, ketidakberadaan pagar di kantor DPRD dapat menjadi simbol dari ketidaktransparanan dan ketidaktersediaan pemerintah untuk berinteraksi secara terbuka dengan masyarakat. Pagar seharusnya bukan hanya berfungsi sebagai penghalang fisik, tetapi juga mencerminkan hubungan yang sehat antara lembaga-lembaga pemerintah dan warganya. Dengan tidak adanya pagar, seolah ada panggilan untuk mendekat dan berdialog. Namun, jika dialog ini tidak terwujud dengan baik, maka protes seperti yang terjadi di Sukabumi bisa muncul, menggambarkan kemarahan dan kebingungan masyarakat mengenai kebijakan atau tindakan pemerintah. Kedua, coretan-coretan di jalan pasca-demo mengindikasikan bentuk ekspresi yang menggugah perhatian. Walaupun tindakan tersebut dapat dianggap negatif, mencemari wajah kota, tetapi dalam banyak kasus, ini juga menunjukkan ketidakpuasan dan kebutuhan untuk didengar. Komunikasi yang efektif antara DPRD dan masyarakat yang diwakili seharusnya mampu mencegah hal tersebut. Demonstrasi adalah salah satu cara masyarakat menyatakan pendapat, dan jika pemerintah mengabaikan suara mereka, akan ada banyak lagi protes serupa di masa depan. Selanjutnya, dampak dari demonstrasi tidak hanya terbatas pada fisik tetapi juga pada citra dan reputasi institusi pemerintahan. Coretan-coretan di jalan bisa menjadi simbol kesan bahwa wilayah tersebut tidak terawat dan tidak peduli terhadap estetika publik. Hal ini berimplikasi pada persepsi masyarakat terkait dengan efektifitas dan profesionalisme pemerintah. Dalam jangka panjang, reputasi buruk dapat mengakibatkan semakin menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi yang ada. Penting bagi pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD, untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Pendekatan yang lebih proaktif dalam penglihatan keluhan dan usulan dari masyarakat harus diterapkan. Dialog terbuka, forum-forum diskusi, atau bahkan aplikasi yang memfasilitasi laporan masyarakat bisa menjadi solusi untuk menghindari tindakan-tindakan demonstratif yang berujung pada kerusakan. Terakhir, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menciptakan solusi jangka panjang yang mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka dalam menyampaikan aspirasi, serta pentingnya metode penyampaian yang tidak merusak fasilitas publik. Kesadaran ini seharusnya didukung dengan adanya kegiatan yang membangun hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga ketika ada ketidakpuasan, ekskalasi situasi dapat diminimalisir. Secara keseluruhan, peristiwa seperti di Sukabumi adalah pengingat bahwa komunikasi yang baik dan responsif dari pemerintah sangat penting dalam mencegah ketidakpuasan masyarakat yang dapat berujung pada aksi-aksi yang merugikan.