'Deviden ini merupakan hasil dari kinerja positif Bank Aceh Syariah Cabang Calang selama Tahun Buku 2024,' ujar Bupati Safwandi. Berita mengenai Bupati Aceh Jaya, Safwandi, yang menerima deviden sebesar Rp 6,8 miliar dari Bank Aceh Syariah Cabang Calang menimbulkan banyak pertanyaan dan tanggapan. Dalam konteks pemerintahan daerah, penerimaan deviden oleh seorang kepala daerah adalah hal yang biasa. Deviden tersebut biasanya merupakan hasil dari kepemilikan saham daerah di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun, jumlah yang signifikan seperti Rp 6,8 miliar tentu saja memicu diskusi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek penting yang perlu disorot adalah bagaimana deviden ini akan digunakan oleh pemerintah daerah. Apakah ada rencana yang jelas untuk memanfaatkan dana tersebut demi kepentingan masyarakat Aceh Jaya? Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan bisa menjadi fokus yang baik. Tanpa adanya rencana yang jelas, ada risiko bahwa dana yang besar ini justru tidak berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan uang tersebut juga sangat krusial. Masyarakat berhak tahu bagaimana dan untuk apa saja uang tersebut akan digunakan. Pemerintah daerah perlu memberikan laporan yang jelas serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengeluaran agar tidak timbul kecurigaan atau spekulasi negatif. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk menjamin kepercayaan publik terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Namun, di sisi lain, penerimaan deviden ini juga menyoroti potensi kolusi dan nepotisme dalam dunia pemerintahan. Masyarakat berhak untuk mempertanyakan apakah ada kepentingan tertentu yang mendorong penerimaan dana sebesar ini. Oleh karena itu, audit independen atas penggunaan dana dan sumber penghasilannya sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan integritas pemerintah daerah. Terakhir, situasi ini mengingatkan kita pada pentingnya keberlanjutan pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Dalam jangka panjang, seharusnya pendapatan dari sektor perbankan seperti Bank Aceh Syariah dapat dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat maksimal dalam pengembangan masyarakat. Dengan perencanaan dan eksekusi yang tepat, dana yang diterima ini bisa menjadi pendorong kemajuan bagi Aceh Jaya, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Secara keseluruhan, berita ini membuka diskusi yang lebih luas mengenai tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Diharapkan, langkah-langkah yang diambil oleh Bupati Aceh Jaya dan pemerintah daerah lainnya dapat menjadi contoh baik dalam pengelolaan dana publik dan membangun kepercayaan masyarakat.