Rama Indra, jurnalis di Surabaya menjadi korban kekerasan aparat saat liputan demo tolak UU TNI di Surabaya. Laporan ditolak sempat ditolak Berita tentang seorang jurnalis yang menjadi korban kekerasan aparat dan mengalami penolakan ketika melapor ke Polrestabes Surabaya sangat mengkhawatirkan dan mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh para jurnalis di Indonesia, terutama dalam konteks kebebasan pers dan perlindungan hak asasi manusia. Situasi ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan akan penegakan hukum yang adil dan realitas yang dihadapi oleh para profesional media, terutama saat mereka berurusan dengan aparat keamanan. Kekerasan terhadap jurnalis bukanlah isu yang baru. Di banyak tempat, jurnalis seringkali menjadi sasaran dalam tugas mereka untuk meliput berita, terutama ketika mereka melaporkan tentang hal-hal yang sensitif seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau isu-isu yang melibatkan aparat negara. Penolakan laporan ke Polrestabes tersebut menunjukkan bahwa ada hambatan yang kuat dalam proses perlindungan hukum bagi jurnalis, yang bisa membuat mereka merasa tidak aman dan terancam dalam menjalankan tugasnya. Keberanian jurnalis yang memilih untuk melapor ke Polda meskipun sebelumnya ditolak, menunjukkan komitmen mereka terhadap profesi dan hak untuk mendapatkan keadilan. Namun, tindakan tersebut juga menyoroti perlunya reformasi di lembaga penegak hukum agar lebih responsif dan melindungi mereka yang berupaya menyampaikan kebenaran. Adalah penting bagi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga terkait untuk memberikan dukungan kepada jurnalis yang terancam, serta mendorong transparansi dalam setiap proses hukum yang mereka jalani. Media massa merupakan salah satu pilar demokrasi yang vital dalam menjaga kontrol terhadap kekuasaan. Kekerasan yang dialami jurnalis adalah serangan terhadap kebebasan berekspresi dan akan berdampak pada kualitas informasi yang diterima publik. Ketika jurnalis merasa terancam dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, hal ini dapat menyebabkan adanya pembungkaman suara kritis yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Masyarakat dan organisasi dunia harus terus mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas dalam melindungi jurnalis dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan bebas dari ancaman. Pelanggaran terhadap kebebasan pers tidak hanya merugikan bagi jurnalis itu sendiri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, yang berhak mendapatkan informasi yang akurat dan bebas dari intimidasi. Kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi jurnalis harus dipupuk dan diperjuangkan oleh semua elemen masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, kejadian seperti ini juga mencerminkan kondisi demokrasi dan penegakan hukum di suatu negara. Jika aparat penegak hukum tidak mampu atau tidak mau melindungi jurnalis, maka hal tersebut menjadi indikator adanya kekurangan dalam sistem hukum yang harus segera diperbaiki. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berfungsi. Dengan demikian, langkah ke depan yang harus diambil adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan jurnalis, memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi kebebasan pers, serta memfasilitasi dialog antara jurnalis, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Hanya dengan cara ini, kita bisa berharap untuk melihat kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan pers di Indonesia.