koreksi BPK Perwakilan Babel tentang bendahara Dinas Pendidikan Bateng yang ternyata masih berani menyimpan uang kas Rp11 juta secara tunai ... Berita mengenai evaluasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Babel yang menemukan temuan mengenai bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) yang menyimpan uang kas sebesar Rp11 juta di rumahnya menyiratkan beberapa isu penting yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, temuan tersebut mencerminkan masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, yang merupakan isu krusial di banyak instansi pemerintahan di Indonesia. Praktik penyimpanan uang kas pribadi dalam bentuk tunai bukan hanya melanggar prosedur yang berlaku tetapi juga menimbulkan risiko penyalahgunaan dan korupsi. Selain itu, sikap Rektor Algafry dalam menanggapi temuan ini menunjukkan pentingnya evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan di institusi pemerintah. Evaluasi semacam ini akan membantu memastikan bahwa standar dan prosedur diikuti serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dalam konteks ini, respons yang cepat dan transparan terhadap temuan audit harus menjadi prioritas untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi dan pengelolaan keuangan negara. Perlu juga dicatat bahwa temuan ini bukanlah masalah individu semata; melainkan mencerminkan budaya dan sistem yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan dan sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik untuk seluruh pegawai, terutama bagi mereka yang memiliki peran dalam administrasi dan keuangan. Hal ini diharapkan dapat mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Di sisi lain, publik juga berhak untuk mengetahui langkah konkret yang akan diambil oleh pihak terkait mengenai temuan ini. Keterbukaan informasi mengenai langkah-langkah penyelesaian kasus ini sangat penting agar tidak hanya menjadi isu sensasional semata, tetapi benar-benar berdampak pada perbaikan sistematis dalam pengelolaan keuangan. Penting juga untuk melakukan pengawasan yang ketat agar setiap penanganan kasus serupa dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak, bahwa pengelolaan keuangan sektor publik harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat terkikis, yang pada gilirannya dapat memengaruhi efek positif dari program-program pemerintah secara keseluruhan. Ke depan, diharapkan tindakan tegas dan upaya preventif dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya satu kasus serupa di masa mendatang.