Dua oknum TNI AL Kepala Kelasi Bambang Apri Atmojo dan  Sertu Akbar Adli divonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus  penembakan bos rental. Berita mengenai dua oknum TNI AL yang divonis penjara seumur hidup dalam kasus penembakan bos rental tentu sangat memprihatinkan. Kasus ini menunjukkan sisi gelap dari institusi militer yang seharusnya menjunjung tinggi disiplin dan penegakan hukum. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, terutama oleh mereka yang seharusnya melindungi masyarakat, memberikan dampak negatif terhadap citra TNI sebagai institusi pertahanan negara. Penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan, terlepas dari latar belakang pelaku. Vonis seumur hidup terhadap dua oknum tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia berusaha untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk anggota militer. Ini adalah langkah positif, tetapi juga memperlihatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memastikan semua anggota aparat penegak hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka. Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pelatihan dan pendidikan yang diterima oleh anggota TNI, terutama dalam hal pengendalian diri dan penggunaan kekuatan. Para anggota militer harus dilatih untuk menghadapi situasi sulit tanpa harus menggunakan kekerasan yang berlebihan. Perlu ada evaluasi mendalam terhadap pendekatan dan metode yang digunakan dalam pelatihan mereka untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dari sisi masyarakat, kasus semacam ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi keamanan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, situasi keamanan bisa menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, TNI dan kepolisian harus aktif dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melalui dialog dan pendidikan tentang hak asasi manusia serta pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan kontrol terhadap tindakan aparat. Kesadaran akan hak-hak masyarakat dan kemampuan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi sangat penting. Mendorong masyarakat untuk bersuara dan melaporkan tindakan kasar oleh aparat dapat membantu menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi. Dengan melihat kasus ini, diharapkan ada langkah-langkah konkret yang diambil oleh TNI AL untuk meningkatkan disiplin dan moral anggotanya. Reformasi dalam struktur dan mekanisme yang ada dalam institusi militer mungkin perlu dipertimbangkan untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Ini juga mencakup pembenahan dalam kode etik dan sanksi bagi mereka yang melanggar. Akhirnya, penting bagi kita semua untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini dan dampaknya terhadap masyarakat. Proses hukum yang transparan dan berkeadilan akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer dan penegakan hukum di Indonesia. Kesalahan harus diakui dan diperbaiki, serta langkah-langkah konkrit harus diambil untuk menghindari tragedi serupa di masa mendatang.