Perjanjian kerja sama itu dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Berita mengenai Bupati Satono yang meneken kerja sama dengan Rutan Sambas untuk meningkatkan layanan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah langkah yang sangat positif dalam rangka reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Langkah ini mencerminkan kesadaran bahwa pembinaan bagi WBP bukan hanya tanggung jawab pihak rutan, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi sosial. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dari kerja sama ini adalah pentingnya focus pada rehabilitasi dan reintegrasi WBP ke dalam masyarakat. Dengan adanya program pembinaan yang baik, diharapkan para narapidana dapat mempelajari keterampilan dan mendapatkan pendidikan yang relevan, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat berkontribusi positif dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Inisiatif ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan dengan menurunkan angka kriminalitas. Selain itu, dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses pembinaan, akan ada dukungan yang lebih luas dari berbagai sektor masyarakat. Ini termasuk partisipasi dari lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal yang dapat membantu menyediakan program-program pelatihan dan peluang kerja bagi WBP. Sinergi ini sangat penting untuk membangun citra positif WBP, yang sering kali stigmatisasi oleh masyarakat. Namun, tantangan juga tetap ada. Implementasi dari kerja sama ini memerlukan pemantauan dan evaluasi yang ketat agar tujuan pembinaan bisa tercapai. Selain itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya reintegrasi WBP untuk menghilangkan stigma negatif yang sering kali menghambat mereka dalam memulai kehidupan baru setelah menyelesaikan hukuman. Secara keseluruhan, langkah Bupati Satono dalam menjalin kerja sama dengan Rutan Sambas adalah inisiatif yang patut dicontoh. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan pemulihan. Keberhasilan program ini ke depannya akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa WBP memperoleh kesempatan kedua dalam hidup mereka. Semoga kerja sama ini bisa menjadi model bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan sistem pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada pembinaan.