Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengumumkan bahwa aturan ganjil genap (Gage) akan ditiadakan mulai 28 Maret hingga 7 April 2025. Berita mengenai penghapusan sementara sistem ganjil genap di Jakarta selama libur Nyepi dan Idulfitri 2025 adalah langkah yang menarik dan dapat dipandang dari berbagai sudut. Pertama-tama, kebijakan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan lalu lintas, yang dapat membantu mengakomodasi kebutuhan masyarakat selama momen-momen penting keagamaan. Libur Nyepi dan Idulfitri adalah waktu di mana banyak orang melakukan perjalanan, baik untuk berkunjung ke keluarga hingga melakukan ritual keagamaan yang penting. Dengan ditiadakannya ganjil genap, diharapkan akan ada kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan. Namun, keputusan ini juga bisa membawa konsekuensi positif dan negatif. Di satu sisi, kemudahan yang diberikan membuat masyarakat lebih leluasa dalam mobilitasnya; di sisi lain, ini juga bisa membawa risiko peningkatan kemacetan. Saat banyak kendaraan bergerak di satu waktu, terutama di Jakarta yang sudah dikenal dengan masalah lalu lintas yang parah, perlu ada langkah-langkah tambahan untuk memastikan kelancaran perjalanan. Pemerintah daerah sebaiknya juga mempertimbangkan solusi alternatif seperti peningkatan pelayanan transportasi umum dan pengaturan lalu lintas di titik-titik keramaian. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah dampaknya terhadap kualitas udara dan polusi. Selama periode liburan, biasanya ada peningkatan jumlah kendaraan di jalan. Tanpa adanya batasan dari sistem ganjil genap, ada kemungkinan peningkatan emisi polutan, yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Ada baiknya jika pemerintah memperkuat program-program yang mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti bus listrik atau layanan transportasi umum lainnya, agar masyarakat tetap dapat berpergian tanpa menambah beban polusi. Sistem ganjil genap sendiri telah menjadi salah satu alat yang efektif untuk mengendalikan kemacetan dan memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Menghilangkannya selama periode tertentu bisa menjadi ujian bagi pemerintah untuk melihat seberapa kuat infrastruktur dan kebijakan transportasi mereka dalam mengatasi tantangan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap hasil dari kebijakan ini setelah pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam proses ini. Memastikan bahwa masyarakat paham mengenai alasan di balik penghapusan ganjil genap dan pentingnya menjaga ketertiban selama masa liburan adalah langkah yang perlu diambil. Sosialisasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga kelancaran lalu lintas dan kualitas lingkungan. Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan dinamika dalam manajemen transportasi di Jakarta, di mana kebutuhan rakyat harus diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi kemacetan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan stake holder lainnya untuk memastikan bahwa libur yang penuh makna ini dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman tanpa mengorbankan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.