Hal ini termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur seperti dermaga, sekolah yang rusak, dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Saya tidak memiliki akses langsung ke berita atau artikel spesifik, tetapi saya dapat memberikan pandangan umum terkait isu yang mungkin diangkat dalam judul tersebut, yaitu tentang pengelolaan dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari Taman Nasional Komodo dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Taman Nasional Komodo adalah salah satu warisan alam dunia yang tidak hanya terkenal karena keberadaan komodo, tetapi juga keindahan alam serta keragaman hayatinya. Sebagai salah satu daya tarik wisata yang mendunia, taman nasional ini tentunya menghasilkan pendapatan yang signifikan dari sektor pariwisata. Namun, masalah yang sering muncul adalah bagaimana dana tersebut dialokasikan dan siapa yang merasakan manfaatnya. Dalam konteks berita tersebut, kritik terhadap Bupati Edi yang mengeluhkan bahwa penerimaan dari PNBP disetor sepenuhnya ke negara tanpa ada kontribusi nyata untuk masyarakat lokal merupakan sebuah refleksi dari ketidakadilan ekonomi. Banyak masyarakat di sekitar taman nasional mungkin merasa terabaikan, meskipun mereka adalah pihak yang paling dekat dengan sumber daya tersebut. Ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, di mana keuntungan harus dirasakan oleh semua pihak, terutama yang terdampak langsung. Keterbatasan akses terhadap sumber daya yang dihasilkan dari pariwisata kadang mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Masyarakat yang ada di sekitar Taman Nasional Komodo seharusnya mendapatkan dukungan yang lebih nyata, baik dalam bentuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengintegrasikan manfaat dari pariwisata ke dalam program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Bupati Edi berhak untuk mengungkapkan keprihatinannya, dan ini menjadi sinyal penting bahwa perlu ada dialog yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas dapat menjadi solusi, di mana mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan serta pembagian hasil yang lebih adil. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang transparan mengenai alokasi dana PNBP. Ini termasuk pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana agar masyarakat dapat melihat langsung hasil dari pendapatan yang dihasilkan. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam adalah langkah krusial untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara keseluruhan, isu ini menggambarkan kebutuhan untuk menciptakan model pengelolaan sumber daya yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi tetapi juga sosial dan budaya. Dengan pendekatan yang tepat, Taman Nasional Komodo dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi semua pihak, bukan hanya bagi negara atau investor besar. Masyarakat lokal berhak merasakan manfaat dari kekayaan alam yang ada di sekitar mereka, dan upaya pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan hal itu.