Hal ini juga membuat gerah Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya karena memberi kesan hubungan eksekutif dan legislatif tidak mesra Berita mengenai ketidakhadiran 20 anggota DPRD Madiun saat Wali Kota memaparkan target pembangunan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memang menyiratkan sebuah ironi yang mencolok. Di satu sisi, kita melihat semangat dan komitmen Wali Kota untuk memajukan daerahnya melalui pemaparan yang jelas terkait target-target pembangunan yang ingin dicapai. Namun, di sisi lain, ketidakhadiran para anggota DPRD—yang merupakan wakil rakyat—menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen mereka terhadap tanggung jawab publik dan kepentingan masyarakat. Ketidakhadiran anggota DPRD dalam momen penting semacam ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap proses legislasi dan pengawasan yang seharusnya menjadi tugas pokok mereka. LKPJ adalah salah satu momen krusial di mana pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan kinerja dan program-program yang telah dilaksanakan. Jika para wakil rakyat tidak hadir, maka mereka melewatkan kesempatan untuk memahami dan bertanya langsung mengenai kebijakan publik yang akan berdampak pada masyarakat luas. Hal ini juga dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Ketidakpatuhan atau ketidakseriusan anggota DPRD dalam mengikuti kegiatan resmi akan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Masyarakat mungkin akan melihat anggota DPRD sebagai pihak yang tidak peduli dengan isu-isu pembangunan di daerahnya, yang pada gilirannya dapat menurunkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yang akan datang. Lebih jauh, situasi ini juga menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pemerintahan dan legislasi lokal. Pihak-pihak berwenang harus mendorong partisipasi aktif dari anggota dewan, termasuk mengembangkan mekanisme sanksi bagi mereka yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Pendidikan politik juga sangat penting untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial dan politik yang diemban oleh para wakil rakyat. Selain itu, penting juga bagi Wali Kota untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan anggota DPRD. Membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif sangatlah penting agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Perumusannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara anggota dewan dan pemerintah kota. Dengan demikian, meskipun semangat Wali Kota dalam memaparkan target pembangunan patut diacungi jempol, situasi ini menjadi titik tolak untuk evaluasi kinerja anggota DPRD serta proses demokrasi di tingkat lokal. Keterlibatan aktif semua pihak adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memenuhi aspirasi masyarakat. Kita berharap ke depan, situasi seperti ini tidak terulang lagi, sehingga pembangunan kota dapat dilakukan secara kolaboratif dan transparan.