Tidak boleh lagi ada pungutan di sekolah menengah atau luar biasa yang berada di bawah kewenangan provinsi Kaltim Berita mengenai larangan Pemprov Kaltim terhadap wisuda sekolah menengah yang dianggap memberatkan peserta didik adalah langkah yang patut diapresiasi. Dalam banyak kasus, wisuda sering kali menjadi momen yang sangat dibebankan secara emosional dan finansial, baik bagi siswa maupun orang tua. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah daerah menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan peserta didik dan berusaha untuk mengurangi tekanan yang mungkin mereka alami di masa transisi tersebut. Pendidikan harusnya memberikan pengalaman yang positif dan tidak menjadikan peserta didik merasa tertekan. Banyak siswa yang merasa harus memenuhi ekspektasi yang tinggi dalam perayaan wisuda, baik itu dari segi biaya maupun persiapan. Dalam konteks budaya, wisuda bisa menjadi ajang untuk menunjukkan prestasi, tetapi ketika perayaan tersebut menambah beban ekonomi, maka esensi positifnya bisa hilang. Dengan adanya larangan ini, diharapkan sekolah-sekolah akan berfokus pada makna dari wisuda itu sendiri, yaitu sebagai pengakuan atas keberhasilan pendidikan, bukan sebagai ajang pamer status sosial. Selain itu, langkah ini juga menjadi cerminan bahwa pemerintah daerah memperhatikan aspek psikologis dan emosional dari peserta didik. Banyak siswa mungkin merasa cemas atau bahkan tidak percaya diri menjelang wisuda karena tekanan untuk tampil sempurna di hadapan rekan-rekan dan orang tua. Dengan mengurangi beban tersebut, diharapkan siswa dapat lebih fokus pada pencapaian akademis dan perkembangan diri mereka tanpa merasa terbebani oleh tuntutan eksternal. Namun, kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih inklusif di bagian sekolah. Misalnya, perlu ada pembicaraan yang lebih terbuka antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua mengenai perayaan wisuda dan bagaimana cara yang lebih sederhana dan bermakna untuk merayakannya. Komunikasi yang baik dapat mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan pendidikan itu sendiri, sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dalam menciptakan momen yang tidak hanya meriah tetapi juga berarti. Pengimplementasian larangan ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penolakan dari sekolah-sekolah. Sosialisasi yang baik dan dukungan dari instansi pendidikan sangat penting agar semua pihak benar-benar memahami tujuan dari kebijakan ini. Apabila dilakukan dengan tepat, bisa jadi Kaltim akan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam penanganan pendidikan yang lebih manusiawi dan tidak memberatkan. Selain itu, perlu diingat bahwa wisuda bukan semata-mata tentang acara, tetapi juga merupakan refleksi dari perjalanan belajar yang telah dilalui. Pemerintah dan pihak sekolah sehingga dapat menciptakan alternatif yang lebih baik untuk merayakan pencapaian tersebut, seperti pengakuan dalam bentuk sertifikat atau penghargaan yang lebih sederhana namun tetap berkesan. Ini akan memberikan makna yang mendalam tanpa harus melibatkan biaya besar atau tekanan sosial yang tidak perlu. Dengan adanya inovasi dalam cara merayakan pencapaian pendidikan, diharapkan siswa dapat merasa dihargai tanpa harus tertekan oleh tuntutan bahan dan bentuk yang berlebihan. Pendidikan sejatinya adalah tentang pengembangan individu dan kemajuan, dan dalam arah yang sama, kebijakan ini tentunya membawa perubahan positif bagi ekosistem pendidikan di Kaltim. Kita semua berharap agar kebijakan ini dapat diadaptasi dengan baik dan menjadi awal dari reformasi pendidikan yang lebih berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik.