Komisi II DPRD Lampung mendorong Bank Indonesia (BI) dan pemerintah daerah (pemda) setempat mempermudah regulasi penukaran uang baru saat Lebaran. Berita mengenai permintaan DPRD Lampung kepada Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi sistem penukaran uang baru adalah refleksi dari keprihatinan masyarakat dan pemerintah daerah terkait aksesibilitas dan kenyamanan dalam melakukan transaksi keuangan. Dalam dunia yang terus berkembang, penting bagi sistem keuangan untuk beradaptasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya uang baru, harus ada jaminan bahwa masyarakat tidak hanya menerima perubahan, tetapi juga dapat dengan mudah menggunakan dan menukarkan uang tersebut. Sistem penukaran uang yang sulit diakses dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk melakukan penukaran di lokasi tertentu, yang bisa menyebabkan mereka merasa ditinggalkan. Untuk itu, penting bagi BI untuk mempertimbangkan solusi yang lebih inklusif, seperti meningkatkan jumlah titik penukaran atau menyediakan layanan penukaran melalui kanal digital yang lebih mudah diakses. Dari perspektif ekonomi, ketidaknyamanan dalam penukaran uang baru bisa berpengaruh terhadap dampak jangka panjang. Jika masyarakat merasa kesulitan dalam melakukan transaksi, mereka cenderung mengurangi kegiatan ekonomi mereka, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, kolaborasi antara DPRD dan BI bisa menjadi langkah positif untuk menemukan solusi yang tepat. Diskusi antara kedua pihak juga dapat meningkatkan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi masyarakat. Penting pula untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi tersebut. Dengan mengetahui pengalaman dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menukarkan uang baru, BI dapat merancang kebijakan yang lebih responsif. Program edukasi mengenai cara penukaran uang, serta informasi yang jelas tentang lokasi dan waktu penukaran, juga sangat penting agar masyarakat tidak merasa kebingungan. Di sisi lain, dengan adanya teknologi digital saat ini, opsi penukaran melalui aplikasi atau layanan perbankan juga bisa dipertimbangkan. Langkah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama untuk mereka yang berada di daerah terpencil atau dengan mobilitas rendah. Hal ini akan menunjukkan bahwa inovasi dalam sistem keuangan bisa menguntungkan semua pihak dan mendorong masyarakat untuk bertransaksi lebih aktif. Dalam kesimpulannya, permintaan DPRD Lampung untuk evaluasi sistem penukaran uang baru oleh BI bukan hanya sebuah langkah administratif, tetapi mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat yang harus didengarkan. Keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses ini akan membawa hasil yang lebih baik dan berkelanjutan. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan mendukung kepercayaan dan partisipasi mereka dalam sistem keuangan yang lebih luas.