untuk membangun Kabupaten Pasuruan tidak bisa sendirian, perlu kolaborasi dan sinergitas agar Pasuruan bisa maju, sejahtera dan berkeadilan Berita mengenai persetujuan Laporan Keuangan Pengevaluasian Kegiatan (LKPK) oleh Bupati Pasuruan dan tanggapan DPRD yang memberikan catatan untuk membangun hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif menunjukkan dinamika politik yang penting di daerah. Hubungan yang harmonis antara dua lembaga ini sangat krusial dalam rangka menciptakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dalam konteks ini, memberikan catatan merupakan langkah yang konstruktif, karena menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi eksekutif dalam menjalankan kebijakan publik. Salah satu catatan penting yang bisa diangkat adalah perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan. Dengan adanya dukungan dari kedua belah pihak, transparansi ini dapat lebih terjamin. Sebab, baik eksekutif maupun legislatif memiliki kepentingan yang sama dalam mendorong pembangunan daerah dan melayani masyarakat. Ketika DPRD memberikan catatan, hal ini juga bisa dilihat sebagai bentuk komitmen mereka untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, cara DPRD mengusulkan catatan untuk membangun hubungan yang harmonis menunjukkan bahwa mereka menyadari tantangan yang dihadapi dalam pemerintahan. Pada umumnya, ketegangan antara eksekutif dan legislatif dapat menghambat program-program pembangunan. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara keduanya sangatlah penting. Dalam konteks ini, kegiatan seperti rapat koordinasi dan diskusi intensif dapat menjadi fasilitas yang baik untuk menjembatani perbedaan pandangan dan menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, tantangan lain yang perlu dipertimbangkan adalah bijaksana dalam menyikapi setiap kesalahan atau kekurangan yang ada dalam laporan keuangan. DPRD perlu memastikan bahwa catatan yang diberikan bersifat membangun, bukan sekadar kritik yang bersifat destruktif. Tindakan demikian tidak hanya akan memperburuk hubungan antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga akan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dengan demikian, langkah DPRD untuk memberikan catatan sekaligus “setuju” terhadap LKPK Bupati Pasuruan adalah langkah yang strategis. Ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi yang sehat dan produktif demi kemajuan daerah. Ke depan, diharapkan hubungan eksekutif-legislatif ini bisa semakin harmonis, sejalan dengan upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Fokus pada tujuan bersama, yaitu mensejahterakan masyarakat, pasti menjadi motor penggerak yang kuat untuk semua pihak.