Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal polemik pengesahan UU TNI. Dia mengkritik DPR yang tak memberi ruang saat permulaan. Berita mengenai kritikan Muhammadiyah terhadap pengesahan UU TNI oleh DPR mencerminkan salah satu aspek penting dalam dinamika sosial dan politik di Indonesia, khususnya terkait dengan hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat sipil. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis dalam memberikan suara bagi kepentingan masyarakat. Kritik yang dilontarkan terhadap DPR menunjukkan kepedulian terhadap partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan yang berpotensi berpengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu poin penting yang diangkat oleh Muhammadiyah adalah kurangnya ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau pendapat dalam proses pengesahan UU TNI. Hal ini mencerminkan tantangan yang sering dihadapi dalam sistem demokrasi di Indonesia, di mana seringkali agenda legislatif tidak melibatkan secara aktif suara-suara dari berbagai lapisan masyarakat. Padahal, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi adalah elemen vital dalam menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Kritik tersebut juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan undang-undang. Masyarakat berhak mengetahui dan memahami isi serta implikasi dari UU yang disahkan, terutama UU yang berhubungan dengan urusan pertahanan dan keamanan. UU TNI tidak hanya berkaitan dengan struktur dan fungsi angkatan bersenjata, tetapi juga berpotensi mempengaruhi hak-hak sipil dan kebebasan masyarakat. Karenanya, masyarakat seharusnya dilibatkan dalam dialog yang konstruktif untuk memastikan kepentingan umum tetap terjaga. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik, kritik dari Muhammadiyah dapat menjadi pendorong bagi DPR untuk lebih responsif terhadap suara rakyat. Melalui mekanisme konsultasi publik yang lebih baik, DPR dapat menciptakan ruang dialog yang lebih luas untuk mengedukasi masyarakat mengenai pengaturan yang dibuat dan memperoleh masukan yang berharga dari berbagai stakeholder. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan akan menciptakan rasa memiliki dan dukungan terhadap kebijakan yang diambil. Selain itu, kritik ini juga memberikan sinyal kepada pemerintah dan legislatif agar lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan keamanan dan hak asasi manusia. UU TNI seharusnya dapat memberikan jaminan bahwa kekuatan militer dikelola dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Inisiatif untuk mengadakan dialog lebih lanjut antara DPR dengan organisasi masyarakat sipil, seperti Muhammadiyah, dapat membantu menjembatani kesenjangan yang ada Secara keseluruhan, kritikan Muhammadiyah merupakan panggilan bagi semua elemen dalam pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Proses legislasi yang baik sangat bergantung pada kolaborasi yang konstruktif antara lembaga negara dan masyarakat. Dengan adanya kritik ini, diharapkan kualitas kebijakan publik di Indonesia dapat meningkat, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas.