Demo mahasiwa di depan kantor DPRD diwarnai kericuhan. Selain saling dorong dengan polisi, massa juga nekat membakar ban hingga kembang api. Berita mengenai demo mahasiswa yang menolak UU TNI di Mojokerto yang diwarnai dengan tindakan pembakaran ban merupakan cerminan dari dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Tindakan demonstrasi sendiri merupakan bagian dari hak berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, ketika demonstrasi berujung pada tindakan anarkis seperti pembakaran ban, hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kekuatan argumen mahasiswa dan tujuan dari protes yang dilakukan. Dalam konteks UU TNI, penolakan yang disampaikan oleh mahasiswa umumnya berakar pada kekhawatiran mereka terhadap potensi penguatan peran militer dalam kehidupan sipil. Banyak mahasiswa yang berargumen bahwa UU tersebut dapat menciptakan risiko dalam pelanggaran hak asasi manusia dan memperluas ruang lingkup militerisasi di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara mahasiswa dan mempertimbangkan kembali isi undang-undang yang dinilai kontroversial. Dengan menyerukan dialog terbuka dan inklusif, pemerintah dapat mencegah ketegangan lebih lanjut antara aparat negara dan masyarakat sipil. Namun, tindakan pembakaran ban dalam demonstrasi ini dapat mengalihkan perhatian dari substansi isu yang lebih besar. Meskipun bisa dimaklumi bahwa emosi sering kali mempengaruhi tindakan dalam situasi demonstrasi, penting bagi para demonstran untuk menjaga integritas dan fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Anarkisme dalam bentuk apapun bisa merugikan serta memperkuat stigma negatif terhadap gerakan mahasiswa, yang seharusnya didorong untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Tindakan kekerasan justru dapat menyebabkan reaksi represif dari pihak keamanan, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi. Dalam konteks penanganan protes, pemerintah diharapkan dapat bersikap responsif dan tidak merespons dengan tindakan keras yang dapat menimbulkan korban jiwa dan lebih jauh menambah ketegangan. Dialog antara pemerintah dan mahasiswa harus lebih diutamakan, dan berbagai kanal komunikasi terbuka seharusnya dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Masyarakat berhak mendapat penjelasan yang transparan mengenai isi UU TNI, dan jika diperlukan, ruang untuk revisi atau peninjauan kembali, agar kepentingan seluruh lapisan masyarakat dapat terjaga. Selanjutnya, masyarakat luas juga diharapkan dapat melihat protes semacam ini sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Demonstrasi mahasiswa sering kali menjadi jendela untuk melihat bagaimana generasi muda kita terlibat dalam isu-isu penting yang mempengaruhi negara. Kesadaran politik dan keberanian untuk bersuara harus diapresiasi, sekaligus perlu ditandai dengan tanggung jawab untuk bertindak damai dan terukur. Akhirnya, penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa dalam membangun demokrasi yang sehat, dialog yang konstruktif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah kuncinya. Dengan begitu, isu-isu strategis seperti UU TNI dapat dibahas dan dicarikan solusinya tanpa harus mengorbankan keamanan dan stabilitas sosial. Menghadapi sebuah tantangan sosial dengan tindakan yang inklusif dan solutif akan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.