Mahasiswa mendesak DPRD Gresik mengambil sikap tegas dengan menolak RUU TNI dan segera mengajukan revisi ke DPR RI. Berita mengenai penolakan revisi UU TNI oleh mahasiswa, yang direspon oleh Ketua DPRD Gresik dengan penandatanganan pakta integritas, mencerminkan dinamika yang menarik dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa suara mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil tetap dihargai dan direspons oleh para pemangku kebijakan. Mahasiswa sering kali menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi, dan tindakan Ketua DPRD tersebut dapat dilihat sebagai langkah positif untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat generasi muda. Revisi UU TNI sendiri merupakan isu yang sensitif dan sering kali menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, ada argumen yang menyatakan bahwa revisi diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memperbaiki struktur dan tugas TNI. Namun, di sisi lain, banyak yang khawatir bahwa revisi tersebut dapat memberikan lebih banyak kekuasaan kepada TNI dalam ranah sipil, yang berpotensi mengancam nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Penolakan mahasiswa menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu-isu ini serta kemauan untuk terlibat dalam pengawasan terhadap kebijakan publik. Penandatanganan pakta integritas oleh Ketua DPRD Gresik adalah sebuah simbol komitmen untuk mendukung aspirasi rakyat. Hal ini juga mencerminkan bahwa para politisi menyadari pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan konstituen mereka, terutama dalam konteks ketidakpuasan yang bisa muncul dari kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Dengan adanya keterbukaan untuk berdialog dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat, diharapkan akan tercipta landasan yang lebih solid untuk pembangunan demokrasi di tingkat lokal. Selanjutnya, tindakan ini juga bisa dijadikan sebagai contoh bagi daerah lain di Indonesia. Penting bagi para pemimpin daerah untuk mendengarkan suara generasi muda, yang notabene akan mewarisi kebijakan dan kondisi sosial yang ada saat ini. Dialog yang konstruktif antara mahasiswa dan pejabat publik perlu dipupuk agar terbentuk kesepahaman dan kolaborasi yang nyata dalam pengambilan keputusan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, partisipasi mahasiswa dalam isu-isu kebijakan adalah bagian dari kontrol sosial yang penting. Ketika mahasiswa berani bersuara dan mengorganisir diri untuk menentang kebijakan yang dianggap merugikan, hal ini mencerminkan kesadaran politik yang tinggi. Ini menjadi sinyal positif bahwa generasi muda tidak apatis terhadap isu-isu kebangsaan dan berkeinginan untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, pihak pemerintah dan lembaga legislatif harus memberikan ruang bagi partisipasi ini agar bisa berkembang ke arah yang lebih konstruktif. Secara keseluruhan, berita ini menyoroti pentingnya dialog antara generasi muda dan pengambil kebijakan. Penolakan terhadap revisi UU TNI tidak hanya tentang menolak, tetapi juga menciptakan kesadaran yang lebih luas akan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan publik. Semoga langkah-langkah seperti ini bisa terus berlanjut dan menginspirasi kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sipil, demi tercapainya tujuan bersama dalam mewujudkan Indonesia yang demokratik dan berkeadilan.