Selain itu dana desapun juga terkosentrasi dalam upaya menyukseskan Program yang menjadi atensi Presiden RI Prabowo Subianto. Berita mengenai alokasi Dana Desa (Dandes) untuk mendukung ketahanan pangan di desa melalui program MBG (Membangun Bersama Generasi) menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat fondasi pertanian dan ketahanan pangan di tingkat desa. Dalam konteks ini, keberpihakan pemerintah untuk mengalokasikan dana tersebut menunjukkan komitmen dalam mengatasi isu-isu pangan yang krusial, terutama di daerah yang rentan terhadap krisis pangan. Program MBG, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif, dapat berperan penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, program ini tidak hanya menyediakan dukungan finansial, tetapi juga membangun keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ini sangat penting, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang berdampak pada hasil pertanian. Selain itu, alokasi Dandes untuk ketahanan pangan juga dapat mendorong diversifikasi sumber pangan. Dengan dukungan untuk berbagai jenis usaha pertanian, desa dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman atau komoditas, yang seringkali rentan terhadap fluktuasi pasar dan cuaca. Melalui pendekatan ini, desa-desa bisa lebih mandiri dan tahan terhadap krisis pangan. Namun, tantangan dalam implementasi program ini juga harus diperhatikan. Penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kegiatan yang efektif dan berkelanjutan. Pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana menjadi kunci agar alokasi tersebut memberikan dampak yang maksimal. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga penting agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Keberhasilan program ketahanan pangan ini juga sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait seperti lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Sinergi antara berbagai elemen ini dapat memperkuat ekosistem lokal untuk mencapai ketahanan pangan yang diharapkan. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan harus menjadi bagian integral dari program ini agar semua pihak memiliki kapasitas yang memadai. Di samping itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap hasil dari program ketahanan pangan ini. Pendekatan berbasis data dalam mengukur efektivitas alokasi Dandes akan membantu pemangku kepentingan untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya dapat terus berlanjut tetapi juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir, alokasi Dandes untuk ketahanan pangan adalah langkah positif yang seharusnya menjadi contoh bagi kebijakan pembangunan lainnya. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, pendekatan yang menjamin ketahanan pangan di tingkat lokal menjadi salah satu solusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita perlu terus mendukung dan mengawasi implementasinya agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa.