Pemkot Surabaya berencana memperbaiki kerusakan pasca aksi demo UU TNI. Kerugian dihitung, termasuk di Taman Apsari. Berita mengenai kerusakan fasilitas di Surabaya akibat aksi protes terhadap UU TNI menunjukkan kompleksitas hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan isu-isu yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Protes sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah adalah hal yang lumrah dalam demokrasi. Namun, ketika aksi tersebut berujung pada kerusakan fasilitas publik, hal ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan mengenai cara penyampaian aspirasi yang efektif dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Pertama, penting untuk mencermati isi UU TNI yang menjadi pemicu aksi. Jika UU tersebut dianggap kontroversial atau merugikan kepentingan masyarakat, maka protes adalah sebuah respons yang sah. Namun, kerusakan yang ditimbulkan selama protes harus menjadi renungan bagi semua pihak. Kerusakan fasilitas publik tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat yang mengandalkan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menemukan titik tengah antara berhaknya warga menyuarakan pendapat dan menjaga aset publik. Selanjutnya, tindakan Pemkot Surabaya untuk memperbaiki fasilitas yang rusak secara bertahap adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan niat baik dari pemerintah lokal untuk mengambil tanggung jawab dan merespon situasi dengan cepat. Namun, perbaikan ini juga harus disertai dengan transparansi mengenai biaya dan proses yang terlibat, agar masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang diambil dan merasa terlibat dalam pemulihan tersebut. Di sisi lain, faktor edukasi masyarakat tentang cara-cara yang lebih damai dan konstruktif dalam menyampaikan aspirasi juga perlu menjadi perhatian. Aksi demonstrasi yang berujung pada kerusakan fasilitas dapat menurunkan citra gerakan protes dan membuat masyarakat luas menjadi skeptis terhadap tujuan yang ingin dicapai. Membangun kesadaran akan pentingnya menjaga ruang publik selama berunjuk rasa adalah tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi yang memfasilitasi protes. Di era informasi saat ini, media juga memiliki peran penting dalam menjelaskan konteks dan tujuan dari aksi protes. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mendidik, media dapat membantu meredakan potensi konflik dan mendorong dialog konstruktif antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan dalam situasi-situasi serupa di masa depan. Akhirnya, insiden seperti ini dapat dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dialog terbuka mengenai kebijakan publik, termasuk UU TNI, bisa menjadi langkah awal untuk menghindari konflik di kemudian hari. Dengan saling mendengarkan dan memahami, kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan produktif bagi semua pihak.