DPRD Jatim meminta semua pihak tidak menggunakan cara kekerasan dalam menyikapi fenomena demonstrasi tolak UU TNI yang dilakukan mahasiswa. Berita yang berjudul "DPRD Jatim Minta Jangan Ada Kekerasan Sikapi Demonstrasi Mahasiswa Tolak UU TNI" mencerminkan situasi yang semakin kompleks di Indonesia, terutama terkait dengan interaksi antara mahasiswa dan pemerintah. Tanggapan DPRD Jawa Timur menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga hak untuk berdemonstrasi di tengah kondisi sosial dan politik yang terkadang mendorong ketegangan. Dalam konteks demokrasi, demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang krusial untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong perubahan. Penting untuk memahami bahwa demonstrasi mahasiswa sering kali berpijak pada isu-isu yang dianggap mendesak dan relevan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini, penolakan terhadap UU TNI mungkin berkaitan dengan kekhawatiran akan dampak dari kebijakan tersebut terhadap demokrasi dan civil society di Indonesia. Mahasiswa, sebagai agen perubahan, memainkan peran vital dalam menyuarakan pendapat yang mewakili aspirasi generasi muda. Tuntutan DPRD agar tidak ada kekerasan dalam menangani demonstrasi menunjukkan upaya untuk menciptakan suasana dialog yang konstruktif antara pihak pemerintah dan masyarakat. Kekerasan dalam aksi unjuk rasa hanya akan memicu eskalasi ketegangan dan dapat merusak kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi aparat keamanan dan pemerintah untuk memperlakukan pengunjuk rasa dengan humanisme dan menghormati hak mereka untuk bersuara. Selain itu, agar kebijakan dan undang-undang yang diusulkan dapat diterima oleh masyarakat, seharusnya ada ruang untuk diskusi publik yang lebih terbuka. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan akan mengurangi ketegangan dan meningkatkan legitimasi kebijakan yang akan diterapkan. Tentunya, keterbukaan dan komunikasi yang konstruktif akan sangat menentukan bagaimana suatu kebijakan diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, mahasiswa dan organisasi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan terstruktur. Aksi unjuk rasa yang terencana dengan baik, tanpa kekerasan, akan lebih efektif dalam menarik perhatian pemerintah dan media. Dalam konteks ini, penting bagi mahasiswa untuk mengedepankan pendekatan yang solutif daripada sekadar mengekspresikan ketidakpuasan. Secara keseluruhan, perkembangan dalam berita ini mencerminkan dinamika yang ada dalam masyarakat Indonesia, di mana suara generasi muda semakin penting dalam menentukan arah kebijakan. Oleh karena itu, menjaga dialog yang konstruktif, serta mendorong demonstrasi yang damai, adalah langkah-langkah yang sangat diperlukan untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Dialog antara semua pihak harus terus diupayakan untuk mencapai kesepahaman dan solusi terbaik bagi masyarakat.