Jurnalis Rama Indra melaporkan dugaan kekerasan aparat saat meliput aksi tolak UU TNI. Ia didampingi AJI dan KAJ, berharap keadilan ditegakkan. Berita mengenai jurnalis yang menjadi korban kekerasan aparat saat demonstrasi tentang Undang-Undang TNI di Jawa Timur mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh kebebasan pers dan hak asasi manusia di Indonesia. Jurnalis, sebagai salah satu pilar dalam menjaga demokrasi dan transparansi, memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Namun, insiden seperti ini menunjukkan bahwa tugas mereka semakin terancam, terutama ketika mereka meliput aksi-aksi yang melibatkan aparat keamanan. Kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya merugikan individu yang mengalami tindakan tersebut, tetapi juga melemahkan sentimen publik terhadap kebebasan berekspresi. Ketika jurnalis merasa terancam dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat mengakibatkan pengurangan informasi yang akurat dan mendalam mengenai peristiwa publik, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Situasi ini menciptakan atmosfer ketakutan yang dapat menghambat jurnalis dalam menjalankan fungsi mereka secara maksimal. Kasus ini juga memunculkan pertanyaan terkait pelatihan dan disiplin aparat keamanan dalam berinteraksi dengan media. Tindakan kekerasan terhadap jurnalis seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran individual, tetapi juga sebagai indikasi perlunya reformasi dalam praktik penegakan hukum dan hubungan antara aparat dengan masyarakat. Pendidikan mengenai peran media dan pentingnya kebebasan pers perlu ditekankan dalam program pelatihan aparat, agar mereka dapat menghadapi situasi-situasi kritis tanpa harus resort ke kekerasan. Di samping itu, berita ini juga menyoroti pentingnya dukungan dari lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil untuk perlindungan jurnalis. Melindungi kebebasan pers harus menjadi prioritas bersama, dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan keamanan jurnalis. Misalnya, pembentukan mekanisme pengaduan yang efektif dan responsif untuk jurnalis yang mengalami kekerasan, serta sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap mereka. Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini menunjukkan perlunya dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah dan media. Terdapat kebutuhan untuk membangun saluran komunikasi yang baik, di mana kedua belah pihak dapat berbagi pandangan mereka. Dalam jangka panjang, kolaborasi antara aparat dan jurnalis dapat memperkuat rasa saling percaya dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi kebebasan berpendapat. Dengan demikian, berita tentang jurnalis korban kekerasan aparat saat demo ini bukan hanya alarm bagi semua pihak terkait, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebebasan pers dan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, serta jurnalis perlu diberikan ruang secara aman untuk melakukan tugasnya tanpa rasa takut akan ancaman atau kekerasan.