Terhitung tahun 2025 ini, kantin sekolah di Kota Samarinda resmi dikenakan retribusi sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Berita mengenai Pemkot Samarinda yang mengenakan retribusi kepada kantin sekolah demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 500 juta per tahun menimbulkan berbagai pandangan. Di satu sisi, langkah ini dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun di sisi lain, ada banyak pertimbangan yang perlu diambil ke dalam akun terkait dampaknya terhadap masyarakat, khususnya siswa dan orang tua. Pertama, retribusi yang dikenakan pada kantin sekolah dapat mengakibatkan peningkatan harga makanan dan minuman yang dijual kepada siswa. Hal ini dapat berimbas pada kemampuan finansial orang tua, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Siswa, terutama dari keluarga kurang mampu, mungkin akan kesulitan untuk membeli makanan yang seharusnya menjadi hak mereka di lingkungan sekolah. Kedua, keberadaan kantin sekolah berperan penting dalam menyediakan makanan yang bergizi bagi siswa. Jika retribusi ini membuat biaya operasional kantin meningkat, ada kemungkinan bahwa kualitas makanan yang disajikan pun akan menurun. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan siswa, bukan menjadi beban tambahan yang datang dari biaya hidup sehari-hari. Selain itu, pemkot perlu mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan ini. Apakah seluruh sekolah di Samarinda memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi tekanan biaya retribusi? Kebijakan yang seragam untuk semua kantin sekolah mungkin tidak mempertimbangkan konteks lokal dan kondisi ekonomi masing-masing. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih fleksibel dan terukur bisa jadi lebih tepat. Lebih lanjut, pemerintah juga harus transparan dalam penggunaan dana yang diperoleh dari retribusi ini. Masyarakat berhak mengetahui ke mana dana tersebut dialokasikan dan dampak positif apa yang dihasilkan dari penerimaan tersebut. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya komunikasi yang baik, keputusan yang tampak berorientasi pada keuntungan finansial bisa menciptakan ketidakpuasan di kalangan warga. Akhirnya, alih-alih membebani kantin sekolah dengan retribusi, Pemkot bisa mempertimbangkan alternatif lain untuk meningkatkan PAD. Misalnya, mengoptimalkan potensi pajak lainnya atau mencari investor yang bersedia mendanai fasilitas pendidikan di daerah tersebut. Mengedepankan inovasi dan kreativitas dalam mencari sumber pendapatan dapat memberikan hasil yang lebih berkelanjutan serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya siswa. Secara keseluruhan, kebijakan mengenakan retribusi pada kantin sekolah untuk mengejar target PAD memerlukan pertimbangan yang mendalam dan komprehensif. Pemkot Samarinda diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pendanaan daerah dengan kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan anak-anak. Pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan lebih adil bagi semua siswa.