Ratusan petugas kebersihan di Banjarmasin telah mengeluhkan nasib mereka kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker). Berita mengenai petugas kebersihan di Banjarmasin yang belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan isu yang cukup penting dan mendesak untuk dibahas. Sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, petugas kebersihan sering kali menjadi cahaya yang tidak terlihat di tengah masyarakat. Meskipun kerja keras mereka sangat vital, sering kali hak-hak mereka, termasuk THR, diabaikan. Dalam konteks ini, THR merupakan hak yang seharusnya diperoleh setiap pekerja, termasuk petugas kebersihan, yang telah memberikan kontribusinya menjelang perayaan hari besar keagamaan. THR tidak hanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka tetapi juga membantu mereka dalam mengatur kebutuhan finansial pada saat-saat yang penuh dengan pengeluaran seperti hari raya. Dengan tidak diterimanya THR, petugas kebersihan mungkin menghadapi tekanan finansial yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka dan keluarga. Pemerintah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskopumker), seharusnya lebih memperhatikan kondisi ini. Adalah tugas pemerintah untuk memastikan bahwa semua pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal seperti kebersihan, mendapatkan hak-hak mereka. Kekurangan dalam pengelolaan anggaran atau alokasi dana untuk THR seharusnya segera ditangani agar hak-hak pekerja tidak terabaikan. Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung petugas kebersihan. Kesadaran akan pentingnya peran mereka seharusnya diimbangi dengan dukungan dan penghargaan yang layak. Menyuarakan hak-hak mereka, termasuk meminta agar THR dibayarkan tepat waktu, bisa menjadi langkah awal yang baik. Empati dan dukungan dari masyarakat luas akan memberikan dorongan psikologis bagi para petugas untuk terus bekerja dengan semangat meskipun sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Dalam jangka panjang, isu seperti ini seharusnya mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan sosial dan perlindungan bagi pekerja di sektor informal. Kebijakan yang lebih baik dan transparan terkait hak-hak pekerja akan sangat membantu dalam menyejahterakan mereka. Pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa petugas kebersihan dan pekerja lainnya mendapatkan perlindungan yang baik dan hak-hak yang layak. Dengan demikian, penting bagi kita semua untuk mendukung upaya perbaikan ini, tidak hanya untuk kesejahteraan petugas kebersihan tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Setiap langkah kecil dalam memberikan perhatian dan dukungan akan sangat berarti dan dapat membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga hak-hak pekerja, khususnya yang berada di garis terdepan dalam menjaga kebersihan kota.