Ketua Majelis Hakim PN Surabaya yang bebaskan Ronald Tannur, Erintuah Damanik akhirnya akui terima suap. Tapi, sebelumnya dia sempat ingin bunuh diri Berita mengenai pengakuan hakim yang membebaskan Ronald Tannur dan nyaris bunuh diri sebelum mengungkap praktik suap mencerminkan sejumlah isu serius yang sedang dihadapi oleh sistem peradilan di Indonesia. Hal ini menyoroti pentingnya transparansi dan integritas dalam lembaga hukum. Pengakuan hakim tersebut juga menunjukkan betapa rentannya individu dalam posisi berwenang ketika menghadapi tekanan eksternal yang kuat, terutama oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem peradilan dapat dilindungi dari praktik korupsi dan suap yang merusak kepercayaan publik. Ketika seorang hakim merasa terdesak hingga mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya, ini merupakan sinyal alarm bahwa ada masalah mendasar dalam lingkungan kerja dan dukungan psikologis bagi para penegak hukum. Hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan institusi terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi para hakim dan penegak hukum lainnya. Di sisi lain, berita ini juga mengindikasikan bahwa korupsi dalam sistem peradilan bukanlah hal baru. Publik semakin skeptis terhadap independensi hakim dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan para korban kejahatan, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan yang realistis dan efektif harus segera diambil untuk memperbaiki citra lembaga peradilan dan meminimalisir praktik korupsi. Penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana melapor jika mereka menemukan praktik suap atau korupsi di sistem hukum. Masyarakat yang teredukasi memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam sistem. Dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan media juga dapat membantu mengawasi proses hukum dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas di dalamnya. Secara keseluruhan, pengakuan hakim ini membuka tirai pada isu yang lebih luas dan kompleks yang mesti ditangani untuk memperbaiki dan menguatkan sistem peradilan di Indonesia. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan.