Tak hanya gratifikasi, surat edaran KPK itu juga mengatur terkait penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi mudik lebaran. Berita mengenai penggunaan kendaraan dinas (randis) untuk mudik Lebaran yang disampaikan oleh Bupati Lampung Timur, Ela, memberikan sinyal penting mengenai pengelolaan aset pemerintahan. Dalam konteks ini, pengingat untuk jajarannya agar mengikuti Surat Edaran (SE) KPK Nomor 7 menunjukkan adanya perhatian terhadap penggunaan sumber daya negara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sangat penting, terutama saat momen mudik Lebaran ketika arus mobilitas masyarakat meningkat. Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk mudik, dapat menciptakan persepsi negatif di masyarakat. Masyarakat cenderung mengharapkan bahwa penggunaan aset pemerintah, seperti kendaraan dinas, haruslah diperuntukkan bagi kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Bupati Ela menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Tindakan tersebut juga mencerminkan komitmen untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penting untuk memahami konteks di mana SE KPK diterbitkan. Surat edaran ini bertujuan memberikan panduan kepada instansi pemerintah dalam menjaga netralitas dan profesionalisme, terutama dalam periode yang rawan akan penyalahgunaan kewenangan. Dengan mengingatkan jajarannya untuk mematuhi SE tersebut, Bupati Ela menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan proaktif. Ini adalah langkah positif untuk menciptakan budaya kerja yang akuntabel dan transparan di pemerintah daerah. Selain itu, tindakan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketika pejabat publik menunjukkan disiplin dalam penggunaan aset negara, hal ini akan berdampak positif terhadap citra pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program yang dijalankan. Masyarakat akan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintahan jika mereka merasa bahwa pemimpin mereka bekerja dengan integritas. Namun, penting juga untuk tidak hanya mengandalkan pengawasan internal dari pejabat pemerintah. Peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan aset pemerintah juga sangat krusial. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, publik memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dan memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang ada. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk membangun dialog konstruktif dengan masyarakat. Secara keseluruhan, keputusan Bupati Lamtim untuk mengingatkan jajarannya tentang SE KPK menunjukkan langkah yang baik dalam menjaga etika dan akuntabilitas pemerintahan. Semoga inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya publik dengan bijak dan transparan. Pada akhirnya, kita semua berharap bahwa dalam setiap kebijakan, kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.