Habiburokhman menyebut penetapan itu sebagai bentuk keadilan di mata hukum. Ia menilai reformasi di internal TNI sudah berjalan maksimal. Berita mengenai insiden tembak menembak antara oknum TNI dan polisi yang berujung pada penetapan tersangka merupakan kajian yang mengundang perhatian dan refleksi mendalam terkait hubungan antara institusi keamanan di Indonesia. Komisi III DPR RI yang menganggap peristiwa ini sebagai bukti bahwa tidak ada ego sektoral di antara kedua institusi tersebut memberikan sudut pandang yang positif dalam konteks penegakan hukum dan akuntabilitas. Pertama-tama, pernyataan Komisi III tersebut mencerminkan suatu langkah progresif dalam penegakan hukum di Indonesia. Ketika oknum TNI bisa diproses secara hukum akibat tindakan yang merugikan institusi lain, hal ini menunjukkan komitmen dari kedua pihak untuk saling menghormati dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan dan kerjasama antara TNI dan Polri, yang kadang kala dipenuhi dengan ketegangan dan perbedaan pandangan. Namun, meskipun langkah ini patut diapresiasi, penting untuk tidak melupakan konteks yang lebih luas. Insiden semacam ini bisa menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan. Jika masyarakat merasa bahwa adanya ketidaksetaraan dalam penegakan hukum antara militer dan polisi, hal ini bisa memperburuk citra kedua institusi tersebut. Oleh karena itu, transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Selanjutnya, insiden ini juga menyoroti perlunya edukasi dan pelatihan lebih lanjut bagi kedua institusi dalam hal pengendalian emosi, penggunaan senjata, dan penyelesaian konflik. Tindakan ala 'self-defense' yang seringkali dijadikan pembenaran dalam penggunaan senjata seharusnya dipahami dalam konteks yang lebih luas. Pelatihan yang lebih baik akan membantu mengurangi risiko tindakan-tindakan yang dapat merugikan, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat. Di samping itu, insiden ini juga bisa menjadi momentum untuk berdialog dan merumuskan kebijakan yang lebih sinergis antara TNI dan Polri. Dengan mengedepankan kerjasama inter-institusi, diharapkan kejadian serupa tidak terulang dan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dialog terbuka yang melibatkan masyarakat sipil dalam proses ini juga sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan publik. Kesimpulannya, berita mengenai penetapan tersangka oknum TNI dalam kasus penembakan polisi merupakan indikator penting tentang bagaimana institusi keamanan di Indonesia dapat beroperasi secara adil dan transparan. Penghargaan terhadap hukum dan keadilan harus menjadi landasan bagi semua pihak agar bisa menjamin keamanan yang optimal bagi masyarakat. Diharapkan insiden ini tidak hanya menjadi kasus yang terisolasi, tetapi juga sebagai titik awal untuk inovasi dalam pendekatan kolaboratif antara TNI dan Polri demi terciptanya stabilitas dan perdamaian.