Hukum adat (living law) merupakan bahan kajian dan/atau sumber kajian yang bisa digunakan sebagai unsur pembangunan hukum nasional Berita berjudul "Membumikan Living Law: Implementasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" mencerminkan diskusi penting tentang bagaimana hukum tidak hanya diterapkan secara teoritis, tetapi juga harus relevan dan mampu mencerminkan nilai-nilai serta kebutuhan masyarakat yang beragam. Konsep "Living Law" atau hukum yang hidup, berasal dari pemahaman bahwa hukum tidak statis dan harus beradaptasi dengan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya dan tradisi, implementasi hukum yang hidup menjadi sangat krusial. Salah satu aspek penting dalam membumikan hukum adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan dan penerapan hukum itu sendiri. Partisipasi publik dalam diskusi dan pengambilan keputusan hukum dapat memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, yang sering kali dianggap sebagai entitas yang jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Dengan begitu, hukum akan menjadi alat yang memberdayakan masyarakat, bukan justru menjadi beban atau alat penindasan. Selanjutnya, keberhasilan implementasi hukum yang hidup bergantung pada pendidikan hukum yang efektif. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memperkenalkan pendidikan hukum yang tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada praktik dan penerapannya dalam konteks lokal. Pendidikan ini harus mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat serta bagaimana cara mengakses keadilan. Dengan memahami hukum, masyarakat dapat lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam konteks ini, sosialisasi hukum kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengetahuan tentang hukum yang ada harus disebarluaskan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti program penyuluhan, seminar, atau penggunaan platform digital yang menjangkau masyarakat luas. Dengan akses informasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan peduli terhadap isu-isu hukum yang mereka hadapi. Di sisi lain, tantangan dalam implementasi hukum yang hidup juga tidak bisa diabaikan. Terdapat kecenderungan bahwa hukum yang ada sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal atau tradisional. Ini meningkatkan potensi konflik antara hukum positif dan hukum adat, yang bisa berujung pada ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, dialog yang konstruktif antara pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, perlu dilakukan untuk menemukan titik temu yang bisa memadukan hukum positif dengan norma-norma lokal tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Secara keseluruhan, berita tentang "Membumikan Living Law" mencerminkan pentingnya menghadirkan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, hukum dapat dipahami dan diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial. Implementasi hukum yang hidup bukan hanya tentang bagaimana undang-undang diterapkan, tetapi juga tentang bagaimana hukum bisa menjadi sarana untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.