Alasan Muhammad Syafii lantaran kegiatan ormas atau preman minta THR ke pngusaha itu sebagai bagian dari budaya saat Lebaran. Tanggapan terhadap berita berjudul "Sosok Wamenag yang Minta Publik Tak Soal Ormas Minta THR Pengusaha, Hartanya Disorot" dapat berfokus pada beberapa aspek penting. Pertama-tama, situasi ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat (ormas), dan dunia usaha, terutama dalam konteks berbagai kebijakan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Wakil Menteri Agama (Wamenag) yang meminta publik untuk tidak mempermasalahkan ormas yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dari pengusaha mungkin berupaya menunjukkan sikap toleransi dan pengertian terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, permintaan tersebut juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai peran dan tanggung jawab ormas dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Apakah mereka bertindak sebagai perwakilan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan umat, ataukah ada motif lain di balik tindakan tersebut? Di sisi lain, sorotan terhadap harta Wamenag menambah dimensi lain pada diskusi ini. Ketika seorang pejabat publik berargumen tentang keadilan sosial dan kesejahteraan, penting bagi mereka untuk memiliki integritas yang jelas dan transparansi dalam pengelolaan kekayaan pribadi. Jika harta tersebut dianggap tidak konsisten dengan posisinya sebagai wakil pemerintah yang seharusnya memberdayakan rakyat, kritik publik menjadi penting untuk mengingatkan akan pentingnya akuntabilitas. Selain itu, publik juga berhak untuk mendiskusikan dan menilai kebijakan serta tindakan yang diambil oleh pejabat publik. Dalam konteks ini, pengawasan rakyat dapat berfungsi sebagai salah satu alat untuk memastikan bahwa pejabat bekerja demi kepentingan masyarakat. Diskusi dan kritik yang muncul seputar isu ini tidak hanya legitim, tetapi juga dapat berkontribusi pada perbaikan sistem pemerintahan dan hubungan yang lebih sehat antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Di level yang lebih luas, isu THR dari pengusaha kepada ormas mencerminkan dinamika sosial yang lebih kompleks di dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana ormas memanfaatkan posisi mereka untuk bernegosiasi, dan apa efek jangka panjangnya terhadap hubungan antara masyarakat dan pelaku usaha, layak untuk dikaji lebih mendalam. Dampak dari kebijakan THR terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat juga perlu diperhatikan, dengan harapan inisiatif ini dapat meningkatkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Rangkuman dari semua ini adalah pentingnya dialog sosial yang sehat dan terbuka dalam menghadapi isu-isu terkait kebijakan publik. Keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta, dalam menciptakan solusi yang saling menguntungkan adalah langkah maju menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Tindakan Wamenag dan respons terhadap situasi ini bisa jadi merupakan titik awal untuk menciptakan dialog konstruktif yang lebih luas tentang peran ormas dan pengusaha dalam mendukung kesejahteraan sosial.