“Keterlambatan ini bukan karena ketidaksiapan pemerintah kabupaten, tapi karena masih menunggu ACC dari gubernur Tanggapan terhadap berita berjudul “Audiensi TPP Abdya, Bupati Ungkap Keterlambatan Pengesahan Perbup Prioritas Penggunaan DD dan ADG” dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, terutama terkait dengan dampaknya terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah di daerah. Pertama, keterlambatan pengesahan peraturan bupati (Perbup) yang berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Gampong (ADG) tentu menjadi perhatian serius. Dana desa dan ADG merupakan sumber pendanaan penting bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Keterlambatan ini dapat menghambat berbagai program yang telah direncanakan, sehingga berdampak negatif terhadap percepatan pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kedua, dalam konteks pengelolaan anggaran, pengesahan Perbup adalah langkah strategis yang diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Keterlambatan ini juga menunjukkan adanya tantangan administratif dan koordinasi di tingkat pemerintahan. Perlu ada evaluasi mendalam terhadap proses penyusunan dan pengesahan peraturan ini agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Ketiga, audiensi yang dilakukan oleh TPP (Tim Percepatan Pembangunan) Abdya menunjukkan adanya upaya untuk mendiskusikan masalah ini secara terbuka. Ini adalah langkah positif karena transparansi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mengatasi masalah pengelolaan anggaran. Hal ini juga mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, yang mana dapat meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, keterlambatan pengesahan Perbup ini harus menjadi pelajaran bagi semua pemangku kepentingan. Pengembangan kapasitas pengelolaan administrasi dan perencanaan yang lebih baik di tingkat pemerintah daerah diperlukan agar pengelolaan DD dan ADG bisa dilakukan secara lebih efisien. Ini termasuk penyusunan jadwal yang lebih efektif dan pengawasan yang ketat terhadap proses pengesahan. Dalam jangka pendek, pemerintah daerah perlu segera merampungkan proses pengesahan Perbup dan memberikan arahan yang jelas kepada desa-desa agar dana dapat segera dimanfaatkan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai proses ini agar mereka dapat ikut berperan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Dengan demikian, momen ini merupakan panggilan untuk introspeksi bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan memastikan agar pelayanan publik berjalan lancar. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan sinergi yang lebih baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.