Ikuti jejak Anies, Pramono Anung menggratiskan PBB rumah di Jakarta dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar. Berita mengenai Pramono yang mengikuti jejak Anies Baswedan dalam memutuskan untuk menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah dengan nilai di bawah Rp 2 miliar menggambarkan suatu langkah strategis dalam kebijakan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan semacam ini berpotensi memberikan dampak positif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang merasa terbebani dengan biaya pajak, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Penghapusan PBB untuk rumah dengan nilai di bawah ambang batas tersebut bisa dilihat sebagai upaya untuk meringankan beban finansial masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan adanya insentif semacam ini, diharapkan masyarakat dapat mengalihkan dana yang seharusnya dibayarkan untuk pajak menjadi investasi dalam kebutuhan lainnya, seperti pendidikan atau kesehatan. Namun, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai sumber pendapatan daerah yang bisa terpengaruh akibat penghapusan pajak ini. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Jika terlalu banyak pajak yang dihapus, akan ada risiko kurangnya dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang vital. Maka, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keseimbangan antara pengurangan pajak dan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan daerah. Selain itu, langkah ini juga bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan mereformasi sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Dengan memperhatikan proporsi dan penghasilan masyarakat, kebijakan perpajakan seharusnya dapat lebih responsif terhadap kondisi sosial ekonomi yang ada. Hal ini tidak hanya akan membantu masyarakat yang kurang mampu tetapi juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan. Ada juga aspek politik yang dapat dilihat dari keputusan ini. Menggratiskan PBB untuk rumah di bawah Rp 2 miliar bisa menjadi strategi populis yang diharapkan dapat meningkatkan citra pemerintah di mata rakyat. Di tengah persaingan politik yang ketat, keputusan ini bisa memengaruhi opini publik dan mendongkrak dukungan bagi pemerintah saat ini, khususnya jika kebijakan ini dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Akhirnya, keberhasilan dari kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penghapusan pajak saja, tetapi juga pada upaya pemerintah dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur yang terkait. Jika masyarakat tidak memahami kebijakan ini dengan baik, maka tujuan utama dari penghapusan pajak bisa jadi tidak tercapai. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan transparan menjadi kunci kesuksesan dari kebijakan ini. Dalam penutup, langkah Pramono untuk mengikuti jejak Anies dalam menggratiskan PBB rumah di bawah Rp 2 miliar mencerminkan upaya positif dalam meringankan beban masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa setiap kebijakan pasti memiliki konsekuensi yang perlu dianalisis dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan daerah yang lebih luas.