Eniarti mengatakan angka 30 persen itu sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan. Berita mengenai pegawai RSUP Sardjito yang memprotes pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi 30 persen tentu mencuri perhatian. Masalah berkaitan dengan hak pekerja dan tunjangan yang seharusnya mereka terima dalam rangka merayakan Hari Raya cukup sensitif, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit. THR merupakan salah satu bentuk penghargaan dan dukungan yang diberikan kepada pegawai untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang hari besar keagamaan. Ketika ada pemotongan terhadap tunjangan ini, itu bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap kesejahteraan pegawai. Sikap para pegawai yang protes menunjukkan bahwa mereka merasa hak-haknya tidak dihormati. Kinerja dan dedikasi pegawai rumah sakit, terutama selama masa pandemi, sangat signifikan. Mereka telah berjuang di garis depan, dan mengurangi THR mereka bisa memicu perasaan ketidakadilan. Pihak manajemen rumah sakit, dalam hal ini Direktur Utama, perlu memberikan penjelasan yang jelas dan transparan tentang alasan di balik keputusan tersebut. Komunikasi yang baik antara manajemen dan pegawai sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja. Di sisi lain, keputusan pemotongan THR mungkin berkaitan dengan kondisi keuangan rumah sakit yang tertekan. Banyak institusi publik dan swasta yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan aliran pendapatan. Pada saat yang sama, manajemen harus mencari cara untuk tetap memenuhi kewajiban mereka kepada pegawai sambil menjaga kelangsungan usaha. Dalam hal ini, ada baiknya jika manajemen dapat menawarkan alternatif, misalnya dengan penjadwalan ulang pembayaran atau bentuk kompensasi lainnya, agar pegawai merasa didengarkan. Ada pula implikasi sosial dari keputusan ini. Pemotongan tunjangan di saat masyarakat mengharapkan dukungan ekstra untuk merayakan hari-hari penting bisa memicu perasaan frustrasi yang lebih luas. Tak hanya di RSUP Sardjito, tetapi juga di rumah sakit atau institusi lain yang mungkin menghadapi masalah serupa. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan perhatian kepada masalah ini, agar tidak ada pegawai yang merasa terpinggirkan atau diabaikan di masa sulit ini. Sikap manajemen yang terbuka untuk berdialog dengan pegawai bisa menjadi langkah positif. Jika mereka bisa menjelaskan situasi keuangan dengan transparan dan mendengarkan kekhawatiran pegawai, itu bisa memperkuat hubungan kerja. Keberadaan tim komunikasi internal yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa reposisi kebijakan semacam ini diinterpretasikan dengan tepat oleh semua pihak. Dengan cara ini, diharapkan suasana kerja dapat tetap kondusif meskipun dalam situasi yang menantang. Akhir kata, isu pemotongan THR di RSUP Sardjito harus ditangani dengan bijak oleh semua pihak. Dialog terbuka dan kebijakan yang adil akan sangat membantu dalam mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan antara manajemen dan pegawai. Semoga masalah ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik, demi kepentingan bersama dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.