Menurutnya, untuk THR para ASN sudah dicairkan, namun untuk honorer memang masih ada yang belum dan masih diusahakan. Berita mengenai sejumlah honorer di Pemprov Sumsel yang belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tentu saja menggugah perhatian banyak pihak, terutama di kalangan pekerja honorer dan masyarakat luas. Situasi seperti ini bisa menciptakan ketidakpuasan di kalangan honorer yang sudah sepatutnya menerima hak-hak mereka, termasuk THR, menjelang hari raya yang biasanya menjadi momen penting untuk berkumpul dengan keluarga dan merayakan keberkahan bersama. Pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Herman Deru, "Lagi Kito Ejokan," menggambarkan adanya respons dari pemerintah daerah terhadap masalah ini. Menggunakan istilah lokal, penguasa seakan menggambarkan bahwa pihaknya sedang dalam proses menangani permasalahan tersebut. Namun, yang patut menjadi fokus adalah seberapa cepat dan konkret langkah-langkah yang diambil oleh pihak pemprov untuk memastikan honorer menerima THR mereka. Aspek yang perlu diperhatikan adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran. Tidak jarang masalah pembiayaan seperti ini muncul akibat pengelolaan yang kurang efektif atau prioritas anggaran yang tidak tepat. Ada baiknya Pemprov Sumsel melakukan evaluasi terkait alokasi dana untuk honorer agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja, terutama yang rentan dan tidak memiliki status sebagai pegawai tetap. Di sisi lain, perlunya dialog yang terbuka antara honorer, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Pendekatan yang kolaboratif dapat memberikan ruang bagi honorer untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka. Dengan memahami kondisi di lapangan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan pegawai honorer. Selain itu, masa depan pegawai honorer di Indonesia juga harus menjadi perhatian. Kebijakan pemerintah pusat yang mengintegrasikan tenaga honorer ke dalam sistem pegawai negeri sipil (PNS) menjadi hal yang sangat diharapkan oleh banyak pihak. Namun, implementasi dari kebijakan ini perlu dipercepat sehingga honorer tidak merasa terabaikan dan memiliki kepastian dalam karir mereka. Tak dapat dipungkiri, isu THR ini juga menyoroti pentingnya aspek kesejahteraan sosial. Kesejahteraan pegawai, termasuk honorer, menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Dengan memastikan hak-hak pekerja, kita dapat membangun lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis. Akhirnya, tanggapannya bukan hanya sebagai masalah administratif semata, tetapi lebih kepada wujud penghargaan terhadap kontribusi honorer yang selama ini telah berperan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Semoga situasi ini dapat segera diatasi dengan baik, dan menciptakan harapan baru bagi honorer di Sumsel dan seluruh Indonesia.