DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi dengan menghapus sanksi telat lapor SPT Tahunan. Berita mengenai penghapusan sanksi keterlambatan dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta perpanjangan batas waktu pelaporannya hingga 11 April 2025 merupakan langkah yang cukup signifikan dalam konteks administrasi perpajakan di Indonesia. Langkah ini bisa dipandang sebagai upaya untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang mungkin masih belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Salah satu pertimbangan utama dari penghapusan sanksi adalah untuk mendorong lebih banyak individu dan badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi sering kali menjadi penghalang bagi banyak orang untuk melapor tepat waktu, dan dengan menghilangkan beban sanksi ini, DJP berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ini adalah langkah strategis yang bisa merangsang partisipasi lebih aktif dalam sistem perpajakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan negara. Namun, langkah ini juga mengundang beberapa pertanyaan dan tantangan. Meskipun niatnya baik, pelaksanaan dan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak melapor tepat waktu tetap menjadi isu penting. Tanpa adanya sanksi, ada risiko bahwa beberapa wajib pajak mungkin akan menunda pelaporan atau bahkan mengabaikannya sama sekali, dengan harapan tidak akan ada konsekuensi. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dari DJP untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan di kalangan wajib pajak, sehingga mereka memahami pentingnya pelaporan meskipun tanpa adanya sanksi. Selain itu, perpanjangan batas waktu hingga 11 April 2025 juga perlu disikapi secara hati-hati. Meskipun ini memberikan kelegaan bagi banyak wajib pajak, ada pula kemungkinan bahwa hal ini dapat menciptakan kebiasaan buruk di mana wajib pajak merasa tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan laporannya. DJP harus mencari cara untuk memotivasi wajib pajak agar tetap melapor tepat waktu, meskipun batas waktu telah diperpanjang. Dalam konteks ini, edukasi perpajakan menjadi hal yang sangat penting. DJP perlu melakukan program-program sosialisasi untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang manfaat melapor tepat waktu dan konsekuensi dari ketidakpatuhan, meskipun sanksi telah dihapus. Jika masyarakat memahami nilai dan peranan pajak dalam pembangunan negara, mereka akan lebih cenderung untuk patuh tanpa perlu adanya paksaan. Secara keseluruhan, langkah penghapusan sanksi dan perpanjangan batas waktu ini bisa menjadi langkah maju dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, asalkan diiringi dengan upaya yang konsisten dalam edukasi dan pembinaan kepada wajib pajak. Dengan kolaborasi antara DJP dan masyarakat, harapannya adalah terciptanya kesadaran yang lebih tinggi serta kepatuhan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan demi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.