“Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),” kata Astuti dalam keterangannya. Berita mengenai penghapusan sanksi terlambat bayar dan laporan SPT Tahunan selama libur Idul Fitri sangat menarik dan dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Salah satu alasan utama mengapa kebijakan ini patut diapresiasi adalah adanya sikap humanis dari pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa beban sanksi di momen penting seperti Idul Fitri. Momen ini biasanya menjadi waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan merayakan, sehingga penghapusan denda bisa meringankan beban masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan. Dari perspektif lain, kebijakan ini juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan memberikan 'amnesti' sementara ini, diharapkan lebih banyak orang akan tertarik untuk melapor dan membayar pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan negara. Dalam jangka panjang, jika masyarakat merasa bahwa mereka tidak akan dihukum untuk keterlambatan laporan, mereka mungkin lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam sistem perpajakan. Namun, ada juga beberapa pertanyaan yang muncul seputar kebijakan ini. Misalnya, apakah dampak dari penghapusan denda ini akan menjadi kebiasaan baru di masa mendatang? Apakah akan ada kebijakan yang sama pada tahun-tahun berikutnya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap disiplin wajib pajak? Kesenjangan dalam kepatuhan pajak mungkin akan diperbesar jika masyarakat merasa dapat selalu memperoleh pengampunan di waktu-waktu tertentu. Ini penting untuk menjadi catatan bagi pemerintah agar tidak mengabaikan aspek penegakan hukum dalam kebijakan perpajakan. Di sisi lain, kehilangan pendapatan dari denda yang biasanya diterima oleh pemerintah dapat memengaruhi pembiayaan program-program publik yang krusial. Oleh karena itu, harus ada perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah perlu mengeksplorasi cara-cara lain untuk mendorong kepatuhan pajak, misalnya dengan meningkatkan edukasi tentang manfaat membayar pajak dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Secara keseluruhan, kebijakan ini adalah langkah positif yang memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa tekanan. Namun, perlu diimbangi dengan upaya untuk menjaga disiplin pajak dan memastikan bahwa pemerintah tetap mampu melaksanakan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya dialog yang berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya agar tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga berkelanjutan untuk pembangunan negara ke depannya.