Farid juga membeberkan ada tender proyek yang tidak diikut sertakan dalam dokumen tender namun paket proyek tersebut sudah selesai dikerjakan. Berita mengenai Pemkab Ende yang belum membayar utang kepada kontraktor dengan total mencapai Rp 49 miliar menunjukkan masalah serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Situasi ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara pemerintah daerah dan kontraktor, tetapi juga dapat mempengaruhi kelangsungan proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Ketidakpastian pembayaran dapat menyebabkan kontraktor kesulitan dalam menjalankan operasional mereka, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang vital bagi masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, masalah ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia terkait dengan manajemen anggaran. Ketika pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kontraktor, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pendapatan dan pengeluaran, yang dapat diakibatkan oleh berbagai faktor seperti keterlambatan realisasi anggaran, kurangnya regulasi yang jelas, atau bahkan masalah korupsi. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh mengenai sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Pemkab Ende dan pemerintah daerah lainnya. Sebagai langkah awal, Pemkab Ende perlu berkomunikasi secara transparan dengan kontraktor mengenai kondisi keuangan yang dihadapi. Ini penting agar semua pihak dapat memiliki pemahaman yang jelas dan mencari solusi bersama. Misalnya, pemerintah daerah dapat merumuskan rencana pembayaran yang realistis sehingga kontraktor tidak merasa ditinggalkan dan proyek yang sedang berjalan tetap dapat dilanjutkan. Lebih jauh, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan untuk memperbaiki sistem penganggaran dan alokasi dana. Dengan adanya sistem yang lebih baik, diharapkan kewajiban pembayaran kepada kontraktor dapat dilakukan tepat waktu tanpa menimbulkan utang yang mengganggu. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyelewengan anggaran yang seringkali menjadi penyebab utama keterlambatan pembayaran. Di sisi lain, kontraktor juga perlu memiliki pemahaman mengenai kondisi yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Kerja sama yang baik antara kedua belah pihak sangat penting agar semua pihak dapat berkembang. Kontraktor dapat mempertimbangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam hal pembayaran, namun dengan tetap menjaga kualitas dan komitmen terhadap proyek yang ditangani. Akhirnya, masalah utang Pemkab Ende kepada kontraktor ini perlu menjadi perhatian serius bagi semua pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan masyarakat. Transaksi keuangan yang baik dan transparan antara pemerintah dan pihak swasta sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik berjalan dengan baik. Jika masalah ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi pembangunan daerah di masa mendatang.