Ada beberapa IUP pertambangan pasir yang tidak jelas, saya minta dukungan DPRD, untuk mempertanyakan keberadaan IUP-IUP itu, jangan sampai IUP sudah.. Berita mengenai permintaan Bupati Bateng untuk kejelasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasir yang tidak aktif beroperasi menjelaskan suatu kondisi yang cukup mencerminkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dalam konteks ini, permintaan kejelasan IUP mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Banyaknya IUP yang tidak aktif ini bisa menunjukkan adanya masalah dalam administrasi, pengawasan, atau mungkin juga dalam keselarasan antara pemegang izin dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Dari sisi lingkungan, pertambangan pasir memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, industri ini dapat memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Namun, di sisi lain, pertambangan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti penggundulan hutan, pencemaran air, dan dampak sosial bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap izin yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Keberadaan IUP yang tidak aktif juga bisa mengindikasikan adanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan pertambangan yang ada. Mungkin sudah saatnya untuk melakukan audit terhadap IUP yang beredar, memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan, dan mencabut izin yang terbukti tidak pernah digunakan. Hal ini dapat menjadi langkah proaktif untuk menjaga kelestarian alam sekaligus membuka ruang bagi pengusaha yang ingin berinvestasi secara serius dan bertanggung jawab. Lebih jauh, permintaan Bupati Bateng untuk kepastian mengenai IUP yang tidak aktif ini seharusnya juga menjadi panggilan bagi instansi terkait di tingkat nasional untuk lebih tegas dalam mengawasi dan mengelola IUP yang ada. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangatlah penting dalam membuat kebijakan yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dalam konteks masyarakat, penting bagi mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan. Komunikasi yang baik antara pemerintah, pemegang IUP, dan masyarakat akan dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Seharusnya, partisipasi masyarakat ini bisa menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu IUP perlu diteruskan, dicabut, atau bahkan direvisi agar lebih sesuai dengan kepentingan publik. Secara keseluruhan, permintaan Bupati Bateng untuk kejelasan IUP pertambangan pasir yang tidak aktif adalah langkah yang positif dan menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Keberanian untuk mempertanyakan dan mengkritisi keadaan yang ada adalah indikator bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Ini seharusnya menjadi contoh baik bagi daerah lain untuk juga memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka.