Presiden Prabowo Subianto minta perampingan komisaris BUMN dengan fokus pada profesionalisme. Berita mengenai Prabowo meminta agar komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirampingkan dan diisi oleh orang-orang profesional merupakan langkah yang mencerminkan kepentingan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan BUMN. Dalam konteks ekonomi Indonesia yang terus berupaya untuk bangkit pasca-pandemi, penyegaran struktur kepemimpinan di BUMN menjadi relevan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja BUMN yang selama ini terhambat oleh birokrasi yang berlebihan. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan jelas mengambil inisiatif ini tidak hanya untuk mendukung penguatan ekonomi, tetapi juga untuk mendorong profesionalisme di sektor publik. BUMN sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan layanan publik, dan mendukung pertumbuhan industri. Namun, masalah klasik yang sering dihadapi adalah ketidakprofesionalan dan campur tangan politik dalam pengelolaan BUMN. Dengan menekankan pentingnya profesionalisme, akan lebih banyak individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai yang dapat mengambil keputusan strategis yang bermanfaat bagi pertumbuhan perusahaan. Di sisi lain, perubahan ini juga memunculkan beberapa tantangan. Proses perampingan dan pengisian komisaris yang baru harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kekosongan fungsi manajerial yang dapat mengganggu operasional BUMN. Selain itu, ada kekhawatiran tentang potensi resistensi dari pihak-pihak yang merasa kehilangan kekuasaan atau posisinya. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang baik sangat penting agar semua pemangku kepentingan dapat memahami tujuan dari perubahan ini. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa individu yang dipilih sebagai komisaris adalah orang-orang yang benar-benar profesional dan memiliki rekam jejak yang baik di bidang masing-masing. Tidak hanya sekadar memenuhi syarat formal, tetapi juga memiliki komitmen untuk mendorong inovasi dan efisiensi di dalam BUMN. Hal ini akan menghindari risiko dari penempatan orang-orang yang tidak kompeten yang hanya akan menghambat proses transformasi yang diinginkan. Dari perspektif ekonomi, jika langkah ini berhasil, bisa jadi akan memberikan ruang bagi BUMN untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan jaman. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, BUMN harus menunjukkan kinerja yang tidak hanya baik di tingkat domestik tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional. Oleh karena itu, merupakan hal yang penting untuk mendukung kebijakan ini dengan sistem pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi. Kesimpulannya, inisiatif Prabowo untuk merampingkan komisaris BUMN dan mengisi posisi tersebut dengan profesional merupakan langkah positif menuju pengelolaan yang lebih baik di sektor publik. Namun, keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada proses yang transparan dan pemilihan individu yang benar-benar kompeten. Hanya dengan cara ini, BUMN dapat menjalankan perannya dengan optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.